TOTABUANEWS.COM, Kotamobagu – Ketua Komisi I DPRD Bolmong Yusra Ahabsy SE menyampaikan dukungannya terhadap sikap Indonesian Corruption Watch (ICW) tentang pemecatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat dalam kasus Korupsi.
Menurut Yusra, sikap ICW tersebut selain perlu didukung semua elemen masyarakat dan pemerintahan, juga pantas mendapat dukungan secara politik. Karena dukungan seperti ini mampu menutup ruang bagi para pejabat sampai di tingkat daerah untuk bermain dengan anggaran pemerintah.
“ICW merupakan lembaga yang menaungi masalah pemerintahan. Jadi ketika mereka mengeluarkan pernyataan sikap, seperti desakan pemecatan kepada PNS yang telah terbukti melakukan korupsi, berarti mereka sudah memiliki dasar dan data. Sehingga itu, kita pantas mendukungnya,” tegas Yusra kepada totabuanews Minggu (24/11).
Pernyataan dukungan terjadap sikap ICW itu, lanjut Yusra, juga berhubungan dengan situasi dan kondisi di pemerintahan Bolmong saat ini. Dimana mulai ada PNS, termasuk oknum pejabat, yang tengah diproses hukum karena kasus dugaan korupsi. “Saya sepakat dengan ICW, ketika sikap itu juga diterapkan di Kabupaten Bolmong,” tuturnya.
Dengan ketegasan seperti itu, lanjut dia, tingkat korupsi di negara ini mampu ditekan. “Yang tak kalah penting juga, hal itu bisa menimbulkan efek jera PNS yang masih berkeinginan untuk melakukan tindak Korupsi,” tutupnya. (chandra)
