Totabuanews.com, Boltim – Pemkab Boltim kini terus berupaya melakukan perbaikan dan pembenahan terhadap pengelolaan keuangannya. Karena mereka bertekad tahun depan bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Menurut Bupati Sehan Landjar, selama dua tahun terakhir pemerintah kabupaten (Pemkab) Boltim kurang baik dalam pengelolaan keuangan dan mendapat disclaimer dari BPK. Sehingga dirinya berharap pengalaman ini menjadi cambuk bagi pihaknya agar bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan benar.
“Sudah dua tahun kita (Pemkab) memperoleh predikat yang kurang baik dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga pengelaman dua tahun ini saya pandang sudah cukup untuk melakukan perubahan dan perbaikan secara fundamental,” ujar Landjar.
Lanjut Landjar mengatakan pihaknya mengajak semua pihak untuk melakukan tekad dan komitmen yang sama dengan belajar dari kesalahan dan kekeliruan masa lalu. “Kita harus berupaya agar keuangan tahun mendatang memperole predikat atau opini yang baik. Bahkan kita bertekat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Landjar seraya menambahkan akan sangat memalukan jika predikat kurang baik diraih untuk ketiga kalinnya.
“Membangun budaya dan etos kerja pengelolaan keuangan yang mampu menanamkan nilai-nilai dan kesadaran, akan merasa malu dan bersalah jika kita harus meraih predikat yang kurang baik lagi,” tambahnya.
Sementara itu, tim pemeriksa dari BPK RI perwakilan Sulawesi Utara beberapa pekan terakhir sedang melakukan audit dan pemeriksaan dasar terkait aturan dan payung hukum pengelolaan keuangan pemkab Boltim. ” Pengelolaan keuangan Pemkab sudah membaik. Jika dipertahankan tidak menutup kemungkinan bisa opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bahkan wajar tanpa pengecuailian (WTP),” ujar anggota Tim Dadek Nandemar belum lama ini kepada sejumlah wartawan.
Lanjutnya mengatakan meskipun masih ada sejumlah satuan kerja yang penggunaan belum terarah namun ada juga kini mulai membaik dalam penggunaan keuangan dan belanja modal. Oleh karenanya, dia meminta satuan kerja yang belum maksimal mengelola keuangan harus lebih baik lagi.
“Jika target WDP yang ditargetkan Bupati tahun depan maka jangan ada penyelewengan anggaran apalagi korupsi,” pinta Nandemar.(emon)
