Totabuanews.com, Manado – Hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Pemantau dan Pemberantasan Korupsi (LP3K) RI menyebutkan, sebagian besar kasus korupsi yang terjadi di daerah berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dana hibah dan bantuan sosial dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) menjadi sasaran utama para pejabat untuk membiayai kampanye salah satu calon ( kandidat ). LP3K-RI juga menduga, dana APBD kerap menjadi modal bagi pasangan incumbent untuk memenangkan pemilihan. Modus operandi yang dilakukan incumbent antara lain dengan cara menyusun program kegiatan dan arah proyek Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Hibah dan Bansos merupakan dua program yang paling banyak diselewengkan untuk kepentingan pemenangan, ” ujar Koordinator DPD LP3K Sulut Max A Sekeon kepada idmanado.com, Jumat (25/1).
Lebih jauh ia mengungkapkan , Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) seperti Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ikut diselewengkan juga. Misalnya seorang Bupati mengeluarkan instruksi kepada kepala sekolah agar menggunakan dana BOS untuk membuat baliho.
“Yang jelas jalur birokrasi untuk mendukung kampanye, aparat birokrasi juga ditempatkan sebagai penyelenggara pada tingkat kelurahan atau kecamatan. Juga mengatur jadwal pertemuan dengan SKPD – SKPD, ” pungkasnya. (idm/kon)
