TOTABUANEWS.COM, Kotamobagu – Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslukada) Kotamobagu, diminta untuk ikut mengawasi adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ikut berpolitik praktis dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kotamobagu 24 Juni mendatang.
Hal ini sebagaimana dikatakan Jhony Suak, salah satu komisioner Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) Sulut, saat bersua dengan TotabuaNews. “Yang kita akan pantau salah satunya pergerakan PNS dalam perpolitikan di daerah,” tutur Jhony.
Meski demikian Jhony menilai kalau Undang-undang yang mengatur bagi PNS berpolitik praktis masih mempunyai celah karena setiap temuan direkomondasikan pada pimpinan tertinggi di daerah. “PP 53 mengatur rekomondasi di sampaikan kepada kepala daerah. Nah, gimana kalau mereka ikut berpolitik karena mendukung pimpinan mereka, makanya kedepan mungkin PP ini perlu dilakukan revisi agar penindakan tidak berkaitan dengan setiap pimpinan yang ikut berpolitik,” ujarnya.
Ditambahkan, jika dalam pelaksanaan pemilukada mereka tetap mengacu pada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). “Pelaksanaan pengawasan saya sudah juga menekankan kepada panwas di kabupaten dan Kota untuk melakukan sesuai dengan Tupoksi,” pungkasnya. (isnandar/jun)
