TOTABUANEWS.COM, Kotamobagu – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmong, Hi Yacobus Jemmi Tjia Ssos, mengingatkan agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mangabdi di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong, tidak melibatkan diri adalam politik praktis di Pemilihan Walikota (Pilwako) Kotamobagu.
“Sebagai unsur pimpinan DPRD Bolmong, saya mengingatkan serta mengkritisi apabila PNS Bolmong terlibat dalam pemenangan calon tertentu dalam Pilwako kotamobagu,” ketus Tjia, Minggu (03/02/2013) saat dihubungi TotabuaNews.
Menurut Tjia, PNS sesuai dengan aturan perundang-undangan bahwa mereka tidak diperbolehkan ikut dalam politk praktis.
“Kalau benar adanya, maka mereka sudah melanggar aturan sebagai PNS, apalagi Kotamobagu adalah wilayah otonom sendiri,” Ketusnya lagi.
Dirinya meminta agar para pemimpin di Bolmong tidak mengunakan jabatan mereka untuk memaksakan agar para bawahannya ikut memenangkan salah satu kandidat yang akan maju dalam pesta demorasi di Kotamobagu.
“Saya mengharapkan bagi pemimpin di Bolmong jangan melakukan pemaksaan kepada PNS untuk berpolitik,” harapnya.
Politisi yang berkepala plontos ini, meminta kiranya pemimpin di Bolmong dapat menghargai proses demokrasi yang ada di Kotamobagu sebagai daerah otonom sendiri.
“Jadilah pemimpin yang menghargai demokrasi,” pintahnya.
Namun, dirinya yakin jika para abdi Negara di Bolmong itu, dapat memposisikan diri bahwa demokrasi di Kotamobagu bukanlah ranah mereka apalagi mereka sesuai dengan UU tidak diperbolehkan ikut berpolitik praktis.
“Tapi saya yakin semua PNS di Bolmong mampu menempatkan diri sebagai pengabdi rakyat dan pengayom yang baik sesuai UU PNS,” kata papa Esi sapaan akrabnya.
Tjia mengajak agar semua element masyarakat termasuk PNS di Bolmong lebih baik memikirkan daerahnya sendiri untuk membangun serta memberikan yang terbaik dari pada mengurusi daerah lain.
“Marilah kita semua mengatur dan melayani rakyat kita di Bolmong. Marilah kita urus daerah kita sendiri dan jangan setiap pesta demokrasi selalu melakukan pembodoha kepada rakyat. Bolmong masih banyak pekerjaan yang belum tuntas. Baik tata pemerintahan yang masih amburadul, untuk itu, kenapa kita harus mengurus daerah lain, janganlah haus kekuasaan karna jabatan hanya titipan Sang Pencipta alam semesta ini. Biarlah demokrasi mengalir seperti air yang jernih, karna semua yang baik pasti untuk masa depan rakyat dan daerah yang kita cintai ini,” tutur Tjia.
Untuk itu, dirinya meminta agar tidak ada pengerahan atau mobilisasi para abdi negara di Bolmong ke kepentingan di Pilwako Kotamobagu.
“Stop mobilisasi PNS Bolmong untuk Pilwako Kotamobagu,” ucapnya.
Tjia mengancam jika dalam pelaksanaan tahapan Pilwako Kotamobagu terdapat mobilisasi PNS di Bolmong untuk memenangkan salah satu kandidat, maka dia akan mengunakan hak pengawasan sebagai anggota DPRD.
“Kalua terdapat ada yang melakukan hal-hal tidak terpuji tersebut, maka saya akan menggunakan hak pengawasan sebagai anggota DPRD Bolmong,” tegasnya. (gito)
