TOTABUANEWS.COM, Bolmong – Ancaman Warga desa Tanoyan Bersatu (Tanoyan Utara dan Tanoyan Selatan), kecamatan Lolayan kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) kepada PT AMS ternyata bukan hanya gertak saja. Kamis (28/02/2013) pekan ini, mereka berencana akan melakukan aksi Demo besar-besaran menolak beroperasinya Perusahaan Pertambangan PT Arafura Mandiri Semangat (AMS), di wilayah mereka. Hal ini ditegaskan Kepala Desa Tanoyan Selatan Urip Detu. “Berdasarkan kesepakatan rapat antara aparat desa dan warga, kamis pekan ini kita akan lakukan aksi damai besar-besaran terkait penolakan terhadap PT AMS,” kata Detu, Senin (25/02/2013) melalui telepon selulernya kepada TotabuaNews.
Sementara, Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Indonesia Lolayan (FKMIL) Bolaang Mongondow Abdul Nasir Ganggai meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmong tak hanya tinggal diam menanggapi aspirasi warga. “Wakil rakyat di DPRD dari Dapil Lolayan ada tiga orang, Ketua DPRD Abdul Kadir Mangkat, Ardiansyah Imban dan Lutmadi Tongkad. Mereka harus peka dengan aspirasi masyarakat. Jangan bersikap dingin dan diam ketika ada aspirasi masyarakat,” tegas Nasir.
Ketua Aliansi Masyarakat Tanoyan (AMT) Dahlan Manggo menegaskan, tidak ada kompromi yang akan dibuka oleh masyarakat kepada PT AMS. Yang ada hanyalah penolakan. “Tidak ada kompromi, ini murni perjuangan penolakan masyarakat. Dan kami akan mempertahankan tanah adat kami walau dengan pengorbanan apapun. Kami tak ingin lingkungan dan masa depan warga tanoyan akan hancur dari sekarang,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Bolmong Hi Abdul Kadir Mangkat kepada sejumlah wartawan menegaskan, pihak perusahaan PT AMS harus memperhatikan aspirasi masyarakat tanoyan bersatu. Jangan memaksakan diri agar tidak terjadi konflik sosial masyarakat. “Tentu perusahaan harus memperhatikan aspirasi masyarakat tanoyan bersatu. Apalagi yang dikelola ini perkebunan yang tidak jauh dari pemukiman warga. Perusahaan jangan memaksa biar tidak terjebak dengan konflik bersama masyarakat. Saya juga sudah hubungi bupati dan menyarankan agar mempertimbangkan baik-baik, apalagi sudah ada penolakan masyarakat,”tandas Mangkat. (kano/jun)
