TOTABUANEWS.COM, Molibagu – Panitia Pemekaran Provinsi Bolaang Mongondow Raya yang diwakili oleh Nayodo Kurniawan dan Amir Halatan bertemu dengan Bupati Bolmong Selatan (Bolsel) H Herson Mayulu SIP. Pertemuan itu guna untuk membicarakan terkait dengan belum ditanda tanganinya salah satu draft persyaratan pemekaran provinsi.
Namun sayangnya draft yang diajukan itu masih belum ditanda tangani oleh top eksekutif Bolsel. Ini dikarenakan masih ada persoalan yang harus disepakati oleh para pimpinan daerah di Bolaang Mongondow Bersatu.
Sekretaris Panitia Pemekaran Provinsi Nayodo Kurniawan membenarkan jika draft tersebut belum ditanda tangani. Kepada wartawan Ketua KPU KK itu mengatakan panitia hanyalah memfasilitasi para kepala daerah dalam menentukan persoalan teknis pemekaran. Dimana persetujuan dari kepala daerah sangat menentukan termasuk bupati walikota.
“Memang masih harus rembuk kembali para pimpinan daerah,” kata Nayodo.
Dalam pertemuan tersebut Bupati Bolsel H Herson Mayulu SIP dalam ruang kerjanya mengatakan, dirinya masih enggan untuk menandatangani persyaratan pemekaran karena masih perlu dua hal yang harus dikaji kembali oleh panitia pemekaran,”Masalah penempatan ibukota provinsi dan penempatan tapal batas,” ungkap bupati.
Menurut Om Oku sapaan akrab bupati,penempatan ibukota harus dikaji kembali oleh tim pengkaji. Termasuk di Kota kotamobagu. Karena menurutnya penempatan tersebut keliru.”Saya tidak sependapat kalau Ibukotanya ada di Kotamobagu,”ungkap Om Oku.
Kata dia yang lebih layak untuk dijadikan Ibukota Provinsi adalah Lolak karena lebih potensial.
Untuk saat ini saja melakukan pembangunan diwilayah Kotamobagu sudah sulit untuk dilakukan.” Yang harus kita fikirkan adalah kedepan anak cucu kita, kotamobagu akan tetap seperti ini perkembanganya,” tukasnya.
Dia berharap panitia mengkaji kembali soal penempatan ibukota provinsi, termasuk dalam persyaratan yang akan diajukan. Makanya saya belum menandatangani,ujarnya. (chandra)
