totabuanews.com, Kotamobagu – Federasi Serikat Guru Indonesia (FGSI) meminta Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menghentikan UN tahun depan. Menurut FGSI Ujian nasional (UN) berbiaya tinggi tiap tahunnya, namun tidak mampu mengukur kualitas pendidikan nasional yang sebenarnya. Bahkan terlalu banyak masalah yang ditimbulkan akibat kebijakan UN yang justru membuat pendidikan nasional tidak bergerak maju. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Kotamobagu Drs Sa’ir Lentang MAP. Kepada Media ini melalui seluler Selasa (16/04) kemarin mengatakan akan tetap menghormati putusan dari pemerintah seandainya Presiden RI mengabulkan permintaan dari FSGI.
“Kami akan selalu menghormati apapun keputusan dari pemerintah, selagi itu masih dalam alur dalam konteks membangun dengan tidak merusak system pendidikan yang nantinya akan membuat keterbelakangan pendidikan di Indonesia,” tuturnya.
Dirinya juga menambahkan sebelumnya juga dari Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengusulkan untuk UN agar dihapus, namun dari Kementrian Pendidikan dan Kebuyaan terus mempertahankan. Pasalnya UN adalah sebagai barometer suksesnya pendidikan di Indonesia.
“Ujian Nasional adalah sebagai barometer berhasilnya system pendidikan di Indonesia, jika nantinya UN ini akan dihapus, harus ada system pendidikan yang lebih baik sebagai pengganti UN.”tutupnya. (m-11/jun)
