TOTABUANEWS.COM, Kotamobagu – Kekhawatiran sejumlah pejabat akan adanya rolling besar-besaran di tubuh pemerintahan Kota Kotamobagu, menjelang Pilwako mendatang, dipastikan tidak akan terjadi. Hal tersebut menyusul adanya keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi yang melarang incumbent untuk melakukan mutasi/roling pejabat atau aparatur negara sebelum pemunggutan suara. Hal tersebut untuk mencegah praktek politisasi PNS dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di seluruh Indonesia. Menanggapi praktek politisasi PNS tersebut, Sekertaris Kota (Sekot) Kotamobagu, Drs Mustafa Limbalo, sangat mendukung penegasan Mendagri tersebut. Menurut Limbalo, walaupun di Kota Kotamobagu saat ini sedang menghadapi Pilwako yang akan digelar 24 Juni mendatang, dapat dipastikan tidak ada lagi roling pejabat secara besar-besaran.
“Ketentuan tersebut tadi sudah saya sampaikan kepada PNS dilingkup Pemkot Kotamobagu. Terkait dengan proses Pilwako, pemerintah lebih dinamis dengan tidak mengabaikan peraturan. Terutama terkait aspek kinerja untuk menghadapi tugas,” ujar Limbalo belum lama ini. Ketentuan roling pejabat lanjut Limbalo, apabila ada pelanggaran-pelanggaran berat oleh PNS serta masih banyak jabatan lowong karena ada pejabat yang saat ini segera pensiun sehingga harus diantisipasi agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
“Kita baru saja melakukan pergantian Lurah di Kelurahan Kotaobagon, Kecamatan Kotamobagu Timur. kevakuman tersebut kita lakukan untuk pengisian sementara pejabat pelaksana tugas (Plt) dan belum didefinitivkan,” tandasnya. (kon/jun)
