TOTABUANEWS.COM, Bolmong – Banyaknya temuan BPK di lingkup Pemkab Bolmong, dipertanyakan oleh DPRD. Bahkan, ungkapan yang dilayangkan Chairun Mokoginta, bahwa 99 persen pimpinan SKPD gagap alias tak mengusai akuntansi.
Diketahui, pengelolaan keuangan daerah Bolaang Mongondow (Bolmong) 2012, dinilai parah karena banyaknya temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Sejumlah legislator Bolmong menjadi geram, bahkan sejumlah pejabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup jajaran Pemkab Bolmong, dituding tak paham tata cara pengelolaan keuangan dengan baik. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Bolmong, Chairun Mokoginta dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bolmong, Senin (29/07/2013).
“Secara umum saya lihat LHP BPK bermasalah pada administrasi, ini adalah satu indikasi bahwa pengelolaan keuangan daerah itu buruk. Dan hampir terjadi diseluruh SKPD. Ini menggambarkan 99 persen kepala dinas badan itu tak paham dengan akuntansi,” kata Mokoginta saat menyampaikan pendapatnya dalam rapat Banggar.
Lanjut Mokoginta, masalah seperti ini tidak seharusnya terjadi. Kalau pimpinan SKPD tidak paham dengan sistem pengelolaan keuangan daerah.
“Soal kepatutan dan kepatuhan tentang pengelolaan keuangan ini penting. Jangan hanya staffnya yang tahu tentang akuntansi ini, pimpinan harus tahu. Bayangkan saja sudah dua kali mendapatkan opini disclaimer, ini sudah tidak wajar, apalagi ada indikasi sampai tiga kali disclaimer,” tegas Mokoginta.
Tak hanya itu saja, menurut Mokoginta, buruknya pengelolaan keuangan daerah Bolmong ini, terkesan kurangnya kontrol dari Inspektorat Bolmong.
“Disclaimer ini juga akibat lemahnya pengawasan dari Inspektorat,” tandasnya.
Sekedar diinformasikan rapat Banggar DPRD dan TAPD Bolmong, dipimpin Ketua DPRD Bolmong H Abdul Kadir Mangkat SE, H Yakobus Tjemi Tjia, Poppy Vonny Pandeirot dan dihadiri seluruh personil Banggar, Sekda Bolmong Drs Farid Asimin, Asisiten II, Djakia Mokodongan, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Amri Arif dan Kepala Inspektorat Jafar Paputungan. (erwin)
