TOTABUANEWS.COM, Kotamobagu – Proses perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dipastikan akan mulai digelar pekan depan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kotamobagu, Drs Nasrun Gilalom, belum lama ini, yang memastikan kalau proses pendaftaran akan digelar 1 September nanti.
“Informasi itu kami dapatkan langsung dari website KemenPAN-RB. Dimana, proses pendaftaran akan mulai digelar 1 September nanti,” ungkap Nasrun.
Dikatakan Nasrun, dari informasi itu juga diketahui, kalau jadwal penetapan dan pengajuan rincian formasi CPNS dimulai 20 – 30 Agustus 2013.
“Karena itu, kita masih menunggu penetapan perincian formasi untuk Kotamobagu. Biasanya, dalam pemberitahuan rincian ini langsung dilampirkan juknis tes CPNS,” terangnya.
Sedangkan untuk tes nanti, Nasrun menjelaskan, agak berbeda dengan tes CPNS sebelumnya. Dimana, untuk proses tes tahun ini, sudah menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Sedangkan lokasinya pun, bukan dilaksanakan di Kotamobagu, melainkan di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manado.
“Ini sudah ada persetujuan Walikota dan Sekretaris. Kita tinggal menunggu penetapan rincian dan juknisnya,” tandasnya.
Sementara itu, ketika sejumlah daerah hampir dipastikan tidak akan merekrut lulusan SMU dan SMK, di Kabupaten Bolmong Timur, justru tengah memperjuangkan lulusan tersebut, agar bisa masuk dalam formasi perekrutan. Hal ini diakui oleh Kepala BKDD Boltim MR Alung yang mengatakan kalau pihaknya saat ini tengah mengajukan permohonan perubahan formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (PNS) ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).
“Kita sedang menunggu balasan dari Kemenpan terkait permohonan itu, agar penerimaan CPNS tahun ini mengakomodir lulusan SMK,” ujar Alung kepada sejumlah wartawan.
Alung pun menyatakan keoptimisan dirinya untuk bisa meloloskan pengajuan perubahan tersebut. Sebab, menurutnya itu sangat dimungkinkan oleh aturan sesuai dengan kebutuhan daerah. Apalagi bisa menimbulkan rangsangan peningkatan PAD (pendapatan asli daerah).
“Jangan dianggap pemerintah daerah tidak mau mengakomodir sumber daya yang ada. Kita tetap akan berusaha, semoga formasi untuk SMK bisa disetujui Kemenpan,” jelas Alung.
Soal jumlah formasi yang diusulkan, Alung mengatakan pihaknya berencana membuka 20 formasi untuk lulusan SMK yang diajukan ke pemerintah pusat untuk mengisi beberapa posisi seperti akuntansi, otomotif, perkantoran dan pertanian.
“Ketika itu disetujui, maka secara otomatis akan ada perubahan formasi. Jika sebelumnya formasi guru mencapai 55 persen maka dikurangi menjadi 40 persen, tenaga medis dari 35 persen menjadi 30 persen, tenaga teknis 10 persen menjadi 30 persen,” jelasnya.
Selain itu, formasi yang akan diajukan adalah petugas pengujian kendaraan (KIR) di Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi. “Penerimaan direncanakan sesuai rakor (rapat koordinasi) beberapa waktu lalu, pada akhir Agustus atau awal September. Kita tinggal menunggu penjadwalan dari Kemenpan,” kata Alung.
Tidak main-main memang. Sebab, Alung menegaskan kalau pihaknya telah menyiapkan dana untuk menopang proses peneriman CPNS tersebut. Alung mengungkapkan dalam proses penerimaan pihaknya akan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Upaya tersebut untuk menghindari terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). “Pemda menyiapkan dana melalui APBD untuk menopang penerimaan. Walaupun biaya percetakan naskah soal disiapkan pemerintah pusat,” tutupnya. (kon/mnm/jun)
