TOTABUANEWS.COM, Tutuyan – Anggaran untuk pembangunan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) berbandrol Rp7 Miliar siap dikucurkan pemerintah pusat. Hanya saja realisasi dana ini masih terganjal dengan lahan hibah dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).
Seperti diungkap Sekretaris KPU Boltim Arfan Palima S.Hut ketika ditemui sejumlah wartawan Rabu kemarin. Ia mengatakan, syarat untuk pembangunan kantor KPU adalah lahan yang bersertifikat. “Sebab belajar dari pengalaman, banyak lahan kantor pemerintah digugat. Sebab itu pemerintah pusat minta status lahan harus jelas, yakni sudah memiliki sertifikat,” jelasnya.
Ia mengaku, lahan hibah dari Pemkab Boltim telah disiapkan. Tetapi sampai sekarang ini pengurusan sertifikat masih berproses di Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Kami tinggal menunggu sertifikat lahan. Setelah itu KPU akan meminta dana pembangunan kantor sekitar Rp7 Miliar dari pusat. Yang pasti anggaranya sudah ada,” tambah Palima.
Senada dikatakan Ketua KPU Boltim Hendra Damapolii SE. Kata dia, jika proses sertifikat lahan hibah dari Pemda tuntas tahun ini (2013, red), maka pembangunan kantor KPU akan action 2014 mendatang. “Jadi anggaranya tidak masalah, tinggal kejelasan lahan. Aturannya lahan harus disiapkan Pemda setempat,” tutup Damapolii.
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, belum ada pihak terkait soal kepemelikan lahan yang berhasil dikonfirmasi. (emon)
