TOTABUANEWS.COM, Manado – Guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan, serta jauh dari korupsi, Pemkot Manado dibawah pimpinan Walikota Manado, Dr. Ir. G. S. Vicky Lumentut, SH., M.Si., DEA menggelar acara penandatanganan pakta integritas dan pencanangan komitmen pembangunan zona integritas di Hotel Swiss-Bell Maleosan, Selasa (3/09/2013). Lalu. Kepala Ombusmen RI perwakilan Sulut Helda Tirajoh, memberikan apresiasinya terhadap kegiatan tersebut.
“Kami mengapresiasi Walikota. Ini pertama di Sulut, dan paling penting disini bukan pada saat penandatanganan, tapi bagaimana implementasi dari apa yang kita tandatangani saat ini,” ujarnya.
Walikota Manado mengatakan, melalui kegiatan ini diharapkan para pejabat akan lebih komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Termasuk dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah.
“Ini merupakan tongak penting dalam upaya Pemkot Manado untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi. Sebab korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Maka dibutuhkan komitmen yang luar biasa, serta tindak nyata yang luar biasa dari semua pihak untuk memberantasnya,” tegas Walikota yang terkenal visioner ini.
Lebih lanjut dikatakan Lumentut, angkah kongkrit Pemkot Manado untuk mencegah dan memerangi korupsi telah dilaksanakan diantaranya dengan ikut serta dalam penilaian inisiatif anti korupsi, termasuk melaksanakan PIAK secara internal, keikutsertaan Program SIPS dan CIDA. Serta pelaksanaan Senin Tuntas Temuan Plus (Sentas T Plus) Manado, sebagai bentuk kontrol internal. ”Seluruh SKPD, agar dapat bersungguh-sungguh dalam menjalankan strategi untuk mencegah segala praktek korupsi di setiap SKPD masing-masing. Khusus bagi para kepala SKPD yang telah menandatangani pakta integritas serta pencanangan komitmen pembangunan zona integritas, Saya harapkan sudah siap untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” tutur Lumentut.
Selain pendatanganan pakta integritas, acara juga dirangkaikan dengan launching sistem informasi monitoring dan evaluasi program/kegiatan APBD dan Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP). Acara turut dihadiri kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulut, Hilda Tirajoh, SH, Asisten Deputi Pemantau dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah kementerian PAN dan RB, Drs. Eddy Suryanto MM, juga Deputi Pengawas Bidang Keuangan Daerah BPKP RI, Iman Bastari, Ak, MAcc serta seluruh Kepala SKPD yang terdiri dari Kepala Badan/Dinas, Kepala Bagian/Kantor serta Camat. (ismail)
