TOTABUANEWS.COM, Boroko – Bupati Bolmong Utara (Bolmut) Depri Pontoh dan Wakil Bupati Bolmut Suriansyah Korompot diminta untuk segera mengevaluasi kinerja SKPD buruk. Pasalnya, di laporan 2011 dan 2012 saat meraih opini disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Provinsi Sulut, banyak SKPD yang menjadi ‘momok’ dari peraihan opini yang tidak mengenakan tersebut.
Bupati Bolmut Drs Hi Depri Pontoh sendiri, ketika dimintai keterangan, mengakui jika masih banyak kekurangan yang harus dibenahi untuk membawa Bolmut lolos dari opini disclaimer. “Saya berharap seluruh stakeholder, untuk belajar dari opini disclaimer supaya ke depan lebih baik,” kata Depri.
Depri juga mengatakan tugas dan fungsi menjadi sasaran mengubah kinerja pimpinan SKPD Pemkab Bolmut. “Salah satu kunci agar kita lebih baik lagi ke depan, dengan memperhatikan segala tugas dan fungsi kinerja kita saat ini,” ujar Papa Adit Sapaan Akrabnya.
Sementara itu, berdasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun anggaran 2012, salah satu SKPD penyumbang Disclaimer terbesar di Bolmut adalah Dinas Pertanian Pertenakan Perkebunan dan Kehutanan (DP3K). Hasil LHP disebutkan belanja bibit tanaman sebesar Rp 253.684.000, tanpa ada dokumen pertanggung jawaban. Selain itu, belanja pemeliharaan sebesar Rp 227.709.649.60 tidak dapat diyakini kewajarannya. (eking)
