TOTABUANEWS.COM, Tutuyan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) akan menelusuri dugaan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh 103 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Ketua Komisi I DPRD Boltim, Sofyan Alhabsy menuturkan pihaknya akan menindaklanjuti adanya temuan yang diungkapkan Bupati Boltim terkait adanya seratusan pelamar PNS yang memalsukan kartu identitas atau KTP.
“Kami belum tahu pasti apakah itu KTP dikeluarkan olek Dinas Kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) atau sengaja dipalsukan. Tapi kami akan telusuri dalam waktu dekat ini,” ujar Sofyan, didampingi rekannya, Marsaole Mamonto, kepada sejumlah wartawan.
Sofyan menuturkan pihaknya akan mencari tahu nama-nama yang dimaksud Bupati Sehan Landjar. Lalu turun ke desa yang mengeluarkan KTP ke Disdukcapil. “Kita akan cek ke Sangadi kalau benar ada unsur kesengajaan kita akan hearing. Demikian juga dengan Dinas Capil. Kalau benar, kita akan rekomendasikan pencopotan Kepala Dinasnya,” tutur Sofyan.
Marsaole Mamonto menambahkan pemalsuan identitas adalah kesalahan fatal bagi pelamar. Sehingga dia meminta agar pemerintah daerah bisa mendiskualifikasinya.
“Kalau menemukan ada unsur kesengajaan, pemalsuan data atau rekomendasi tanpa sepengetahun pemerintah desa, maka akan diproses jalur hukum. Bisa jadi itu pelamar dari luar daerah yang memiliki KTP ganda,” ungkapnya.
Dia menduga ada oknum pegawai di Dinas Dukcapil Boltim yang sengaja memberikan KTP manual tersebut tanpa meminta rekomendasi dari pemerintah desa. Sebab tergiur dengan uang yang diberikan. “Saya lihat ada honorer yang justru memegang blangko KTP, padahal ini tidak bisa,” terangnya.
Para legislator Boltim ini juga mencurigai terdapat honorer kategori dua (K2) yang tidak memenuhi syarat. “Saya yakin dan percaya ada honerer yang tidak memenuhi syarat maksimal masa mengabdi dan mengabdi secara terus menerus,” kata Sofyan.
Pihaknya mengungkapkan data base terkait honorer K2 tersebut yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati sudah dikeluarkan dari tahun lalu. Bisa jadi dalam rentan waktu tersebut ada yang tidak bekerja, tapi mendapatkan kesempatan karena faktor kedekatan dengan oknum pejabat.
“Ada yang selama ini tidak bekerja dan tidak ada di sini (Boltim). Kami minta Pemda kalau bisa mengambil kebijakan untuk mengutamakan anak daerah yang sudah bekerja,”tutup Sofyan. (mnm)
