TOTABUANEWS, Kotamobagu – Dorongan dari berbagai kalangan masyarakat di Kota Kotamobagu (KK) agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat melakukan menelusuri pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu (RSUD) Kotamobagu, Puskesmas, Poskesdes di daerah ini, terus berdatangan.
Buktinya, dukungan tersebut datangnya dari kalangan politisi Kotamobagu. Seperti, yang disampaikan oleh Ketua Partai Demokrat Kotamobagu Ishak sugeha ST ME kepada Media Totabuan Senin (02/12) kemarin. Bahwa, peluang penyalah gunaan wewenang maupun anggaran pada pengadaan Alkes di Dinkes itu sangat dimungkinkan. “Ya, peluang itu sangat dimungkinkan terjadi, maka perlu dukungan untuk dilakukan penelusuran penggunaan uang negara tersebut,” tegas Ishak.
Sekretaris Komisi II DPRD Kotamobagu ini mengatakan, dorongan ini Ia sampaikan berangkat dari pengalaman yang terjadi pada pengadaan Alkes di Provinsi Banten dan Tangerang Selatan yang menjerat Gubernurnya Ratu Atut Chosiyah. “Dalam pengadaan seperti ini perlu ke Hati – Hatian agar tidak terjadi seperti yang dialami Ratu Atut,” ujar Ishak yang di kenal fokal ini.
Terpisah, dr Salmon Helweldery Kedis Dinkes Kotamobagu membantah, jika pengadaan alkes yang mereka kelola itu menyalahi aturan. “Sejak tahun 2012 hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), pengadaan di dinkes tidak ada temuan karena semunya berjalan baik,” bantah Salmon saat bersua dengan Media ini, sebelum pelaksanaan penyerahan Aset di Aula Pemkot kemarin.
Sedangkan ditanyakan mengenai besaran dana yang dialokasikan untuk pengadaan Alkes itu. Salmon terkesan menutup –nutupinya. “Anggaran secara terperinci saya tidak hafal,”ucapnya. (dar/jun)
