TOTABUANEWS, Kotamobagu – Marah dan kecewa. Kalimat inilah yang terpancar dari wajah ratusan pegawai honorer Bolaang Mongondow saat melakukan demonstrasi Senin (17/02 . Dengan bermodalkan sisa semangat, para honorer yang dinyatakan tidak lolos seleksi ini menenteng spanduk serta banner, menuju DPRD Bolaang Mongondow.
Pasalnya, dari sekitar 1500-an orang yang mengikuti tes honorer K-2 Pemkab Bolmong, hanya 349 orang yang dinyatakan lulus. Dan sangat disayangkan dari 349 yang dinyatakan lulus, terdapat nama-nama yang disinyalir tidak pernah bekerja sebagai tenaga honorer di Pemkab Bolmong.
Pantauan hari ini, tenaga honorer yang mengelar demo di kantor wakil rakyat, berkumpul di eks kantor Bupati Bolmong, jalan Poloko-Kinalang Kotamobagu sekitar pukul 10.00 wita.
Mereka bergerak menuju kantor dewan sekita pukul 12.30 wita, sambil berorasi dan menenteng poster seruan terhadap ketimpangan yang terjadi.
Salah satu orator Prima Momonto, yang merupakan tenaga honorer sejak tahun 2005 di DPPKAD, dalam orasinya meminta agar pemerintah dalam hal ini, Bupati Bolmong, Hi Salihi Mokodongan, segera menganulir pengumuman yang dilakukan oleh pemerintah pusat. “Kami minta agar Bupati membatalkan pengumuman karena banyak honorer siluman,” kata Prima.
Menurut para pendemo, dari hasil pengumuman tersebut, terdapat ratusan honorer siluman, tapi sangat disayangkan justeru nama mereka terpampang di hasil pengumuman. “Masa hari-hari hanya bekerja penjual gado-gado, lulus K-2? Ini tidak masuk akal,” teriak pendemo.
Setelah melakukan orasi, para pendemo kemudian melakukan dengar pendapat (Hearing) yang dipimpin oleh Ketua DPRD Bolmong, Hi Abdul Kadir Mangkat SE. Tampak pula beberapa anggota DPRD hadir dalam hearing tersebut.
Hearing tersebut sempat diskorsing akibat pendemo meminta agar Bupati Bolmong Hi Salihi Mokodongan dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bolmong Hi Sunge Paputungan dihadirkan dalam hearing itu. Sayangnya, Bupati dan kepala BKD tidak hadir dan hanya diwakili Wakil Bupati Bolmong Yanny Ronny Tuuk STh MM.
Dalam hearing itu, Ketua DPRD Bolmong, Hi Abdul Kadir Mangkat SE, mengatakan akan memangil pimpinan SKPD untuk dimintai keterangan terkait penerbitan SK honorer.
“Silakan masukan data-data yang diduga bukan honorer, nanti akan di konfimasi dimana SK terbit dan akan dilakukan pembuktian terbalik,” kata Mangkat.
Para pendemopun, menyerahkan data ratusan nama yang terindikasi honda dadakan di sejumlah instansi.
Namun hai itu, masih akan bertambah menginggat masih ada sejumlah SKPD yang belum terdata seperti di Diknas dan SKB. (gts/Sub)
