TOTABUANEWS, Tutuyan – Puluhan honorer daerah (Honda) kategori II (K2) yang tidak lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Senin (17/2) kemarin, mendatangi Kantor Bupati Boltim. Kedatangan mereka terkait penolakan hasil ujian yang telah diumumkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negera Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN RB) beberap hari lalu.
Menurut mereka, banyak peserta yang lulus namun tidak terdaftar disatu instansi. “Ada yang hanya kerja koperasi dan tukang bentor, tapi lulus. Sementara kita yang benar-benar serius dan aktiv sejak masih Bolmong bersatu tapi tidak diakomodir. Terus terang kami sangat kecewa, dan tidak puas dengan hasil ini,” ujar sejumlah Honda K2,” kemarin.
Mereka juga meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) melalui instansi teknis melakukan verifikasi kembali kebenaran berkas-berkas dari peserta yang dinyatakan lulus tersebut. “Kami minta hasil ini dipending dulu. Dan harus diverifikasi kembali. Kami tidak keberatan jika yang lulus benar-benar terdaftar sebagai honorer, hanya saja kami tidak terima mereka yang lulus tapi tidak aktiv dan bahkan tidak pernah jadi honorer. Kami berharap Pemda bisa mempertimbangkan ini,” ujar mereka.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) Darwis Lasabuda mengatakan, pihaknya telah membetuk tim untuk melakukan verifikasi faktual diinstansi-instansi dimana peserta tersebut bekerja. “Apa yang mereka (Honda K2, red) sampaikan ini, akan kita tindak lanjuti. Kita akan periksa semua, mulai dari SK sampai pada daftar hadir mereka. Sehingga bisa diketahui mana peserta yang benar-benar terdaftar sebagai honorer dan hanya siluman,” ujar Darwis.
Lanjut Darwis, jika kedapatan ada peserta yang lulius tetapi tidak sesuai persyaratan, maka pihaknya akan mengusulkan ke KemenPAN untuk melakukan pergantian. “Kalau ditemukan ada yang demikian, akan kita laporkan ke Bupati, kemudian mengusulkan nama-nama pengganti ke KemenPAN. Mudah-mudahan saja akan disetujui,” tutur Darwis.
Darwis menambahkan, saat ini pihaknya masih menunggu soft copy beserta petunjuk teknis (Juknis) terkait K2 tersebut. “Pak sekprov akan menjemputnya dipusat, kemudian diserahkan ke BKDD masing-masing daerah. Kemungkinan minggu ini sudah ada,” tambah Darwis.
Sementara itu, Bupati Sehan Landjar ketika dimintai tanggapannya terkesan bungkam dengan persoalan K2 tersebut. “Tanya saja ke MenPAN. Mereka yang mengambil alih semua, mulai dari soal hingga pengumuman,” singkat Sehan. (Mnm/SB)
