Kotamobagu – Boltim Raih WTP, Bolmut dan Bolsel WDP

0
324

TOTABUANEWS, Kotamobagu – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK- RI) Perwakilan Sulut, memberikan Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) pengelolaan keuangan tahun anggaran 2013 lalu, kepada beberapa Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara. Menariknya, Kota Kotamobagu dan Boltim meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebuah pencapaian yang membanggakan.

Untuk Kotamobagu, dibawah kepemimpinan Walikota Ir Hj Tatong Bara dan Wakil Walikota Drs Hi Jainuddin Damopolii Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, berhasil meraih opini WTP). Penyerahan LHP itu diterima langsung oleh Walikota Kotamobagu Tatong Bara yang diserahkan pimpinan BPK Perwakilan Sulut Senin (23/06) kemarin, di kantor BPK Manado.

Menanggapi hasil capaian ini. Papa Et sapaan akrab Jainuddin Damopolii selaku Wakil Walikota, mengakui cukup bangga dengan opini yang diberikan BPK RI tersebut. “Hasil ini tentu berkat kerja keras seluruh elemen terkait. Mudah – mudahan kedepan dapat dipertahankan,” kata Jainuddin.

Jainuddin mengatakan, penilaian BPK RI ini, terkait pengelolaan keuangan daerah serta tata kelolah asset daerah. “Penilaian ini meliputi sistem administrasi pengelolaan keuangan dan penataan aset pemerintah daerah,” ujar Jainuddin.

Selain itu, Jainuddin sangat memberikan apresiasi pada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kotamobagu, yang telah menunjukan kinerjanya sampai daerah ini bisa meraih WTP. “ Capaian ini, tentu berangkat dari dukungan SKPD dalam menaati udang – udang pengelolaan keuangan daerah,” tuturnya Jainuddin.

Meski demikian, Jainuddin mengakui masih banyak yang perlu dibenahi pemerintah dalam memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. Namun, tak mempegarusi penilaian BPK. “Masih banyak juga tata kelola administrasi yang prlu diperbaiki namun tak mempengaruhi pemberian opini oleh BPK,” ucapnya.

Ditambahkan , meski perolehan ini dibilang mengembirakan, akan tetapi disektor lain juga tetap menjadi prioritas. Termasuk pelayanan kepada masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan dan sektor jasa lainnya sesuai dengan visi misi pemerintah. “Kedepan Pemkot akan lebih meningkatkan pelayanan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

Selain Kota Kotamobagu, Pemkab Bolaang Mongondow Timur (Boltim) ikut meraih WTP. Bupati Boltim Sehan Salim Landjar SH, usai menerima LHP atas LKPD 2013 mengatakan apresiasinya terhadap kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Ir Muh Assagaf dan jajarannya yang telah berupaya sehingga kabupaten Boltim boleh mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).”Terima kasih atas upaya semua pihak yang sudah berupaya meningkatkan kinerjanya sehingga boltim boleh mendapatkan penilaian yang sangat baik dari BPK RI.”Beber Sehan.
Begitu juga dengan BPK RI menurut eyang sapaan akrabnya,dimana BPK RI tidak jenuh-jenuhnya memberikan arahan terhadap pemerintah daerah Boltim sehingga WTP boleh diraih.”Terima kasih juga DPPKAD dan Inspektorat yang telah berupaya dalam pengawasan pengelolahan keuangan daerah.”Ungkap Sehan.
Ditambahnya untuk tahun 2014 dirinya menargetkan pemerintah daerah dapat meraih WTP murni tampa temuan,dengan melakukan pembenahan disemua sektor.

Sementara itu, diawal Pemerintahan Bupati Depri Pontoh dan Wakil Bupati (Wabup) Suriyansyah Korompot yang biasa disebut dengan DP-Syah memperlihatkan komitmennya dengan berhasil mencetak prestasi untuk masyarakat Bolaang Mongondow Utara (Bolmut).
Bolmut termasuk daerah yang mendapatkan predikat Opini Wajar Dengan Pengeculian (WDP).
Hal ini disampaikan oleh kepala bagian (kabag) hubungan masyarakat (Humas) Pemkab Bolmut, Kristanto Nani kepada sejumlah wartawan, senin
(23/06).
“Bupati, Wabup dan ketua DPRD Karel Bangko SH di damping Inspektorat Daerah menghadiri penyerahan LHP atas LKPD di Manado yang diserahkan langsung oleh Kepala BPK-RI perwakilan Sulut, dan alhamdullilah Bolmut berhasil meraih WDP,” ujar Nani.
Nani juga menjelaskan, bahwa dalam hasil pemeriksaan, kata Nani,
BPK-RI menemukan Sembilan kelemahan dalam system pengendalian intern dan sepuluh kelemahan kepatuhan terhadap peraturan per-Undang-Undangan.
Namun menurut nani, kelemahan ini adalah
buntut dari pemerintahan yang lama sehingga tidak berpengaruh pada pemerintahan sekarang. Dan program disiplin kerja DP-Syah akan memperbaiki kelemahan itu sendiri.

“Program disiplin kerja yang diterapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati, akan memperbaiki kelemahan dalam pengelolaan administrasi dan keuangan, sehingga ditahun depan Bolmut optimis dapat meraih opini WTP,”ungkap Nani.

Kepala BPK RI perwakilan Sulut Andi K Lologauw SE Msi, dalam sambutanya mengatakan penyerahan LHP atas LKPD adalah amanah undang-undang 17 tahun 2003 dan undang-undang 15 Tahun 2004 tentang pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam pengelolahan keuangan daerah.”Pemeriksaan ini dengan tujuan memberikan penilaian terhadap pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.Penilaiannya yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),Wajar Dengan Pengecualian (WDP),Tidak Wajar dan Tidak memberikan pendapat.”Kata Lolagauw. (atma/Dar/Mon/Sub)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.