TOTABUANEWS, Kotamobagu – Rapat kerja Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) se Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Kamis (19/06) kemarin, yang digelar di gedung Bagas Raya Kecamatan Kopandakan dua Kabupaten Bolaang Mongondow, disebut tak punya program inti.
Hal ini seperti yang dikatakan salah satu pengawas yang enggan dikorankan namanya. Ketika memberikan pertanyaan, apa program dari pertemuan tersebut.
Menurutnya, pertemuan Raker tersebut, tidak lebih dari pertemuan biasa. Pembahasan mengenai masalah atau kendala dalam kinerja pengawasa, itu tak nampak dalam pertemuan. Begitu pun dalam segi penuntasan masalah dan persiapan program kedepan nanti, itu sama sekali tak terlihat dan tak terbahas.
“Pertemuan ini, sama sekali tidak jelas programnya, kami sebagai pengawas menginginkan, dalam pertemuan ini, harusnya mempunyai program yang jelas seperti mengevaluasi kembali kinerja dari masing-masing pengawasa dan persiapan untuk kedepan,” terangnya.
Senda juga yang dikatakan seorang pengawas utusan dari Bolmong Jon Sumompou. Pihaknya mengharapkan, dalam pertemuan ini, ketua APSI mampu menjelaskan bagaimana nasib dari pengawas se Sulut kedepan nanti.
“Dalam Raker ini, saya tidak mendengarkan penjelasan dari ketua yang menyinggung nasib dari pengawas. Sementara pengawas itu sangat berpengaruh dalam peningkatan mutu pendidikan dalam satu daerah,” ungkap Jon.
Perihal dengan mutasi, kata Jon. Pihaknya masih belum merasah puas dengan jawaban dari ketua APSI.
“Pertanyaan saya kepada ketua APSI, dalam mutasi kepala sekolah atau guru, apakah bisah ada campurtangan dari pengawasa ?. Dengan singkat ketua menjawab, itu mutasi itu kewenangan Pemerinta setempat, jawaban ini menurut saya tak sejalan dengan pertanyaan saya,” tambah Jon.
Sementara itu, Ketua APSI Provinsi Sulut Dr Hermanus Bawuwoh MSI, ketika dikonfirmasi terkait dengan hal-hal yang dipertanyakan para pengawas. Ia mengatakan, pertemuan ini mempunyai program yang jelas. “Inti dari pertemuan ini adalah, Meningkatkan kinerja pengawas menuju peningkatan mutu pendidikan demi terlaksana kurikulum 2013,” jelas Hermanus.
Terkait dengan isu yang sempat beredar dihadapan publik, yakni penghapusan pengawas – pengawas, Hermanus mengatakan, itu tak benar. “Isu itu tidak benar, penghapusan itu tidak mungkin terjadi,” kata Hermanus dengan tegas
Hermanus juga beberkan, peran pengawas untuk wilayah timur Indonesia khususnya Sulut, itu belum optimal. Pasalnya, ketidak optimal tersebut, disebapkan karna tak maksimalnya persyaratan perekrutan pengawas.
“Saat ini kita sangat tertinggal dengan pengawas yang ada di wilayah bagian barat Indonesia, mereka disana sudah lebih baik dari kita yang ada di wilayah timur. Untuk mengahdapi kekurangan tersebut, pada perekrutan pengawas nanti, kami akan lebih memperketat dan meneliti lebih baik peserta-peserta yang nantinya akan menjadi pengawas,” tambah Hermanus. (sabrin/idr)
