TOTABUANEWS, BOLTIM – Memasuki berakhirnya masa pemerintahan Bupati Boltim Sehan Landjar SH bersama Wakil Bupati Medy Lensun ST, tanggal 4 Oktober 2015 mendatang, mulai muncul sejumlah nama yang kerap disebut-sebut sebagai calon Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Boltim yang akan mengelola pemerintahan di daerah tersebut dalam masa transisi pada saat proses Pilkada digelar
Menariknya, saat nama Rudy Mokoginta disebut-sebut sebagai sosok yang akan menjadi Pjs Bupati Boltim, sejumlah kalangan meresponnya dengan negatif, bahkan cenderung menolak kehadiran Rudy di Boltim.
Pasalnya, dalam rekam jejak Rudy Mokoginta saat masih menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong Timur sekitar tahun 2010 silam, dirinya memiliki catatan buruk yang melukai hati warga di daerah itu.
Dari data yang dihimpun media ini, Rudy ketika menjabat Sekda Bolmong Timur, pernah mendapatkan protes berupa demonstrasi besar-besaran oleh warga Boltim, terkait perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) angkatan kedua, dimana dalam perekrutan itu banyak warga luar Boltim, yang justru diluluskan.
“Ini masih membekas dalam ingatan kami. Bagaimana seorang Rudy yang notabene warga Bolmong Raya, tidak memprioritaskan putra daerah dalam perekrutan waktu itu,” ujar salah satu warga Kotabunan, yang enggan dipublikasikan namanya.
Untungnya, kata pria bertubuh sedang itu, perekrutan tersebut lantas dibatalkan oleh Bupati Boltim Sehan Landjar, seraya melakukan pergantian Sekda dan Kepala BKDD Boltim ketika itu. “Bahkan, saat protes warga tersebut dilakukan mereka sempat mensegel ruangan Kepala BKDD Boltim. Ini jelas menunjukkan betapa kemarahan warga saat itu tak tertahankan,” paparnya.
Untunglah, kata lelaki itu, setelah membatalkan Sehan Landjar yang menjabat Bupati langsung membuka kembali perekrutan CPNS, dan memprioritaskan putra daerah.
Selain sempat melukai hati warga Boltim, salah satu pejabat di Pemkab Bolmong Timur membeberkan kalau Rudy Mokoginta pun, ternyata memiliki catatan buruk dalam pemerintahan. Pasalnya, saat menjadi Sekda dirinya pernah membawa Kabupaten Bolmong Timur mendapatkan predikat terburuk dalam penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dengan meraih opini Disclaimer dalam hal pengelolaan keuangan di tahun 2010.
Opini tersebut muncul sebagai akibat dari lambatnya pembahasan APBD tahun 2010 ketika itu. “Untuknya, kami minta kepada Gubernur Sulut, dalam penempatan pejabat bupati di daerah ini, harus sesuai kepentingan rakyat bukan atas dasar kepentingan politik,” ujar Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri) Kesbangpol Boltim, Udel Simbala.
Tim Totabuanews
