TOTABUANEWS, BOLMUT – Penggunaan listrik pra bayar di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), mendapat perhatian dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmut.
Pasalnya, RSUD dianggap tidak layak mengunakan listrik pra bayar, karena akan berdampak pada penanganan pasien gawat darurat. Dengan demikian Komisi III DPRD Bolmut melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke PLN Cabang Sulutenggo di Gorontalo.
Ketua Komisi III DPRD Bolmut, Syaiful Ambarak, saat dikonfirmasi mengatakan tujuan dari Kunker tersebut setelah melihat dampak listrik pra bayar yang digunakan oleh RSUD.
“Karena apabila ada pasien gawat dan tiba tiba listrik mati sangat menghambat proses pelayanan di RSUD Bolmut,” ujar Ambarak, Senin (28/09/2015).
Dia pun menjelaskan, kunjungan ini untuk berkoordinasi dengan pihak PLN atas pemakaian listrik pra bayar, dan bahkan tidak hanya RSUD Bolmut saja yang di koordinasikan, namun untuk beberapa Kantor Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Pemkab Bolmut. “Tujuannya, agar bisa dialihkan ke meter listrik pasca bayar,” jelasnya.
Politisi Partai Golkar ini pun mengungkapkan, meter listrik pasca bayar ini untuk Pemkab Bolmut saat ini sangatlah tepat, mengingat kebutuhan listrik disetiap SKPD sangatlah besar dan ditambah lagi belum ada pengusaha token listrik pra bayar di Kabupaten Bolmut yang mampu menjual token yang berdaya besar sesuai kebutuhan RSUD dan SKPD di Kabupaten Bolmut. “Setelah kami melakukan koordinasi dengan pihak PLN, Alhamdulillah PLN cabang Sulutenggo merespon permintaan dan juga menyetujui, namun pihak PLN meminta Kepada Pemkab Bolmut yakni SKPD untuk membuat permohonan secara tertulis agar bisa ditindak lanjuti,” ungkapnya.
Kunker ini dhadiri oleh seluruh anggota Komisi III DPRD Bolmut,didampingi Asisten I Sekertaris Kabupaten (Sekab) Bolmut, Kepala Dinas PPKAD dan Kepala Bappeda Bolmut.
DICKY MAMONTO
