TOTABUANEWS, BOLTIM – Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif (LPKEL) Reformasi, Efendy Abdul Kadir, terus menyoroti pelaksanaan rolling jabatan di lingkup Pemkab Bolmong Timur (Boltim) yang dilakukan belum lama ini.
Effendi abdul kadir mendesak Badan Kepegawaian Negara (BKN) segera menganulir kebijakan pelaksanaan rolling oleh Penjabat Bupati Mohammad Rudi Mokoginta. “Kami minta BKN segera turun tangan mengusut mekanisme rolling jabatan eselon II, III dan IV di Boltim belum lama ini,” tegas Efendy Minggu (25/10) kemarin.
Lanjut Efendy, pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan terkait mekanisme yang ditempuh oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) setempat. Misalnya saja, penempatan beberapa jabatan eselon III serta camat yang dianggap tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Contohnya saja, mengenai rekam jejak dan kepangkatan pejabat eselon III yang ditunjuk baru – baru ini bertentangan dengan PP Nomor 100 tahun 2000 tentang pengangatan PNS dalam jabatan struktural. Justru, ada jabatan eselon III yang tidak memenuhi syarat, namun dipaksakan,” terangnya.
Sebelumnya, Sekda Boltim, Muhammad Assagaf, mengaku mendapat panggilan dari BKN Propinsi Sulawesi Utara terkait klarifikasi rolling jabatan lalu. “Ada surat undangan dari BKN, yang isinya kami diminta hadir untuk melakukan klarifikasi dan memasukan nama-nama hasil roling beberapa waktu lalu,” ungkap Assagaf.
Dikatakan Assagaf, surat tersebut ditujukan kepada Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD). Ia juga menambahkan, apabila dalam pelaksanaan roling ada keganjalan yang ditemukan, maka bisa saja ada perubahan. “Kalau hasil klarifikasi, memang ada temuan, bisa saja hasil roling di batalkan atau dilaksanakan kembali,” tukasnya.
TIM TOTABUANEWS
