TOTABUANEWS, BOLTIM – Meski sempat menarik undangan pelaksnaaan rolling jabatan serta pengukuhan sejumlah pejabat, akhirnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltim Selasa (20/10) dibawah kepemimpinan Penjabat Bupati Rudi Mokoginta melangsungkan Pelantikan kepada 113 orang Pejabat baru.
Pelantikan berlangsung di kantor daerah lantai tiga pada pukul 14:00 wita, dihadiri oleh Sekretaris Daerah Boltim M assagaf, Forum Komunikasi Perangkat Daerah (FKPD) Assisten Satu Boltim, sejumlah Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta seluruh pejabat esselon Tiga dan Esselon 1V yang mengikuti pelantikan tersebut.
Sekretaris Daerah M assagaf setelah selesai melakukan pengambilan sumpah dan melantik sejumlah pejabat mengatakan, bahwa Jabatan ini adalah amanah, bukan milik Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN). “ Sebagai ASN harus siap ditempatkan dimana saja. Karena jabatan adalah amanah bukan hak Pegawai,” kata Assagaf.
Lanjut dia, adapun tujuan rolling jabatan saat ini, untuk mengisi serta memberikan penyegaran kepada setiap instansi yang ada, tidak ada kepentingan lain. “ Rolling kali ini, hanya untuk menjadikan roda pemerintahan lebih tegar, ini tidak ada kepentingan politik, jadi diharapkan agar pejabat yang baru dilantik segera menunjukan kemampuan untuk mengemban amanah, contohnya para Camat, harus memacu dan mempercepat perealisasian dana Desa” ungkapnya.
Ia pun menegaskan kepada sejumlah pejabat yang menduduki jabatan sekretaris Dinas maupun badan agar menempatkan porsi jabatan pada tempatnya. “Sekretaris bertugas sebagai Koordinator administrasi dalam menjalankan roda pemerintahan di instansi tersebut, dia bukan atasanya kepala bidang, jadi saya mengingatkan jangan melampaui tugas yang diberikan,” tutup assagaf.
Diketahui pejabat yang dikukuhkan yakni dua pejabat esselon II, 16 Pejabat Esselon III, serta 95 esselon IV.
Disisi lain rolling jabatan ini menurut Menteri Pemberdayaan Aparatur Negera seharusnya tidak dilakukan. Yuddy Chrisnandi mengatakan, rotasi atau mutasi pejabat di lingkungan pemerintah daerah jelang pilkada akan membuat situasi menjadi gaduh. Karena itu, Yuddy menekankan agar hal tersebut tidak dilakukan. “Kan pilkada tinggal dua bulan lagi, tepatnya tanggal 9 Desember 2015. Pimpinan daerah, terutama yang akan menggelar Pilkada tidak perlu melakukan mutasi atau rotasi dulu, karena justru akan menimbulkan polemik,” katanya.
Hal itu disampaikan Menteri, menanggapi pemberitaan sejumlah media massa yang mengangkat permasalahan rotasi pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di sejumlah daerah menjelang pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). “Seharusnya tidak dilakukan, karena akan menciptakan suasana yang tidak kondusif menjelang pilkada,” imbuhnya.
Menurut Guru Besar Universitas Nasional Jakarta ini, tindakan tersebut tidak wajar. Semestinya, lanjut Yuddy, pejabat daerah mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif menjelang pilkada. Bukannya membuat kebijakan-kebijakan yang kontroversial atau menimbulkan polemik, termasuk masalah rotasi.
tim Totabuanews
