TOTABUANEWS, BOLMONG – Sesuai Peraturann Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 37 tahun 2014, tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015, diwajibkan kepada Pemerintah Daerah dan wakil rakyat harus mengikuti program BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Akan tetapi tahun 2015 berjalan sampai saat ini Anggota Legislatif (Aleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmong belum mendapatkan kejelasan mengenai program itu.
Swempri Rugian Aleg DPRD Bolmong dari Fraksi PDI-P mempertanyakan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan pemerintah ini. “Sedangkan kami di DPRD bolmong, asuransinya baru mulai terpakai di bulan juli 2015 karena baru di bagikan kartunya, anehnya asuransi sudah di ketuk bulan Desember 2014 dan selesai bulan Agustus, lebih parah lagi agustus sampai sekarang terjadi kevakuman BPJS atau tidak ada kejelasan, sedangkan APBD-P sudah di ketuk,” kesal Rugian, Minggu (1/11) lewat pesan singkat SMS.
Swempri menjelaskan tiap bulanya para Aleg ini harus rela ada pemontongan gaji untuk asuransi tersebut. “Akibatnya gaji per bulan harus rela di potong 2 persen dan 3 persenya di tanggung lewat APBD-P, jadinya 5 persen untuk Saat ini masih terikat dengan asuransi sampai Agustus 2015, setelah itu langsung pakai BPJS,” ungkapnya
Ditambahkanya BPJS untuk BPJS kesehatan itu mengcover Aleg, Istri atau suami dan tiga anak dalam keluarga, sedangkan untuk BPJS ketenagakerjaan, aleg mendapat jaminan kecelakaan dan juga kematian itupun hanya bisa diambil ketaka mendapat musibah dengan potonga, 0.32 persen dari gaji yang diterima. “Saya katakan kalau BPJS tidak jelas, sedangkan pembasanya untuk keuangan DPRD kami tadak tahu, parahnya lagi buku APBD-P pun kami tidak terima pada pembahasan yang hanya berjalan 8 jam dan langsung diketuk ini sangat menggelitik,” heran Rugian.
KONNI BALAMBA
