TOTABUANEWS, BOLTIM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), dalam waktu dekat ini akan melakukan pengurangan terhadap sejumlah Tenaga Honor Daerah (Honda) di Boltim. Pasalnya Jumlah Honorer saat ini sudah cukup banyak, sehingga mendapat teguran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan Perampingan.
Bupati Boltim Sehan Landjar dalam waktuy dekat bakal kembali mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk sejumlah Honor tersebut. SK Bupati Boltim Sehan Landjar tentang pengangkatan Honda masa bakti 2016 akan diterbitkan, menggantikan SK yang dikeluarkan Penjabat (Pj) Bupati Boltim Muhammad Rudi Mokoginta awal tahun ini. “Honda sudah dievaluasi, bulan ini SK baru akan segera dikeluarkan Bupati Boltim. Kemungkinan besar akan ada pengurangan karena menyesuaikan dengan anggaran,” terang orang dekat Bupati Boltim, kemarin.
menurutnya, dalam pengurangan nanti, Bupati Boltim tidak tebang pilih. Tapi berdasarkan penilaian kinerja Honda selama mengabdi di Boltim dalam kurung waktu enam bulan terakhir. “Jadi tidak ada kaitanya dengan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) lalu, ini murni dilihat dari etos kerjanya,” Tambahnya.
Tidak hanya itu, dalam menjalankan tugas serta mewujudkan Visi dan Misi Bupati Sehan Landjar dan Wakil Bupati (Wabup) Rusdi Gumalangit yang dilantik, pada Rabu (17/2) lalu, membutuhkan pekerja keras untuk merealisasikan semua program dan kegiatan sesuai visi dan misi. “Termasuk loyal dan patuh dalam aturan yang berlaku. Bagimana bisa program dan kegiatan berjalan, kalau Honda menjadi pembantu kinerja para PNS tidak loyal lagi pada Bupati dan Wabub,” ungkapnya.
Kepala Badan Kepegawain dan Diklat Daerah (BKDD) Boltim Drs Darwis Lasabud membenarkan SK baru Honda dikeluarkan. Kata Darwis, saat ini proses penanda tanganan SK baru oleh Bupati Boltim tidak lama lagi akan rampung. “Dalam waktu dekat ini evaluasi Honda akan dimasukan. Setelah di periksa Bupati kemudian SK baru dikeluarkan,” kata Darwis.
Saat ini, jumlah Honda di Boltim sekira 900 orang terbagi di tiap SKPD, sangat membebankan Pemkab Boltim tiap tahunnya. Menguruas APBD hingga Rp12 miliar, sehingga perlu dilakukan pengurangan. “BPK (badan Pemeriksa Keuangan) juga sudah menyarankan agar jumlah Honda di Boltim dikurangi,” tutupnya.
Dicky Mamonto
