TOTABUANEWS, BOLTIM – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Landjar melakukan evaluasi terhadap Rencana Kerja Anggaran (RKA) ke semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Evaluasi tersebut dilakukan untuk mensinkronisasikan program dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan visi misi Sehan-Rusdi (Seru).
Namun dalam evaluasi, sempat membuat bupati yang baru dilantik belum lama ini berang (marah). Pasalnya, bupati menemukan sejumlah anggaran yang dinilainya tak wajar seperti pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) semua satuan kerja yang jumlahnya mencapai Rp 7 miliar. “Saya minta rinciannya, sebab jika hanya untuk kertas, polpen dan lem jumlahnya sedikit. Ini bisa jadi ladang (korupsi),” kata bupati.
Lanjut, untuk menunjang kinerja pemda bukan pada besarnya anggaran tetapi efektifitas dan efesiensi anggaran sendiri. “Bayangkan ada satuan kerja pengadaan kertas lebih dari 250 rim. Jika semua digabungkan, bisa jadi buka gudang dengan kapasitas 300 ton dan butuh enam kontener mengangkutnya,” tandasnya.
Hal lain yang ditemukannya adalah honor bagi pelaksana kegiatan yang mencapai Rp 6 miliar. Setiap satuan kerja memiliki biaya honor pengelola program lebih Rp 100 juta. Dia minta untuk dipangkas karena tunjangan kinerja daerah (TKD) sudah dinaikkan. “Ini sudah double karena mereka terima gaji, saya berikan TKD yang tinggi dan tunjangan jabatan. Contohnya dinas pendidikan dalam 12 program ada honor Rp 193 juta. Saya minta ini dikeluarkan,” ungkapnya.
Selain itu juga, dirinya akan memangkas anggaran peningkatan objek wisata Danau Mooat sekitar Rp 3,5 miliar dan dialihkan ke infrastruktur publik. Pengembangan pariwisata belum mendesak dan belum menjadi kebutuhan prioritas warga Boltim. “Saya akan alihkan dana-dana itu untuk warga miskin yang anaknya masuk perguruan tinggi. Jika orangtuanya tak mampu. Kemudian akan membayar uang semesternya. Tak dibayarkan ke mahasiswa tapi langsung ke rekening kampus,” tegasnya.
Dia pun butuh dana Rp 20 miliar untuk seribu rumah warga miskin yang akan disalurkan pada tahun ini. “Setiap penerima akan dapat Rp 20 juta tapi bahan bangunannya dilelang. Kita minta perusahaan untuk tak cari keuntungan tapi harus memberi sumbangsi kepada warga juga,” Dalam pergeseran APBD, akan dialokasikan juga dana tambahan untuk bantuan modal usaha kepada pelaku usaha kecil seperti kantin dan penjual ikan. “Agar mereka tak terjerat pinjam uang dari rentenir. Setiap orang akan dapat Rp 2-3 juta. Kita MoU dengan bank untuk memproteksi. Jika enam bulan berkembang. Maka bank berikan KUR,” bebernya.
Pemda juga akan melakukan kerja sama dengan Bumi putra terkait jaminan kematian, jaminan kecelakaan dan cacat seumur hidup kepada warag Boltim. “Jaminan hari tua, Rp 1,5 juta pertahun. Untuk dua ribu orang butuh Rp 3 miliar,” Dia pun meminta agar anggaran kegiatan ditahan selama dilakukan evaluasi RKA tersebut. Dia ingin memastikan anggaran Rp 602 miliar adalah pro rakyat. “Saya sudah bilang sekda tak boleh running. Saya ingin melihat sudah mencerminkan kebutuhan publik. Apakah sudah sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, terdapat dua kegiatan yang digabung dalam satu nomenklatur. Namun sepintas APBD Boltim masih dinyatakan sehat karena 63 persen masih untuk belanja publik. “Tapi beberapa program yang mendesak sudah saya minta disalurkan seperti pembelian obat dan bantuan kepada sekolah yang melaksanakan UN,” tuturnya.
Sehan pun meminta agar perjalanan dinas dikurangi. Setiap PNS tak boleh lebih dari 7 hari melakukan perjalanan dinas baik berturut-turut atau tidak dalam sebulan. Pasalnya kepala daerah pun hanya dibatasi tujuh hari. “Jangan lebih dari Bupati. Saya akan melihat juga beberapa program yang rawan seperti pemeliharaan jalan dan irigasi serta pemarasan jalan serta pengadaan bibit ikan. Ini harus hati-hati, mudah dimanipulasi (kegiatannya),” tutupnya.
Dicky Mamonto
