TOTABUANEWS, BOLMUT – Dua tahun sudah Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut), meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), oleh Badan Pemeriksaan Keuang Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Provinsi Sulut, tahun 2013- 2014. Atas dasar itu, pemerhati pembangunan Gandhi Goma SH, berharap kinerja pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Bolmut, harus memiliki standar BPK jika ingin merubah opini tersebut.
“Minimal, sistem yang selama ini diterapkan Pemkab Bolmut, haruslah diubah terlebih dahulu jika ingin mendapatkan opin yang lebih baik,” kata Goma, kemarin.
Sebab lanjut Goma, sudah terbukti dua tahun ini, Pemkab Bolmut terus membawa sitem tersebut, akan lebih baik lagi.
“Dan yang pasti juga kinerja dari seluruh Satuan Perangkat Daerah (SKPD), perlu untuk ditekan agar selektif dalam mengawasi berbagai pengaturan keuangnya dan mengawasi sejumlah proyeknya, baik itu pengadaan maupun fisik berat dan ringan, semuanya harus di perhatikan,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Drs Depri Pontoh tak menapik jika masih banyak kekurangan yang harus dibenahi oleh Pemkab Bolmut untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya. “Saya berharap kepada seluruh stakeholder yang ada lingkungan Pemkab Bolmut, untuk terus memperbaiki,” kata DP.
Bupati juga mengatakan tugas dan fungsi menjadi sasaran pihaknya, untuk kiranya dapat diubah dan dicermati oleh seluruh SKPD.
“Salah satu kunci agar kita lebih baik lagi kedepannya, tentunya merubah sistem yang ada saat ini, dangan memperhatikan segala tugas dan fungsi kinerja kita saat ini,” ujar Papa Adit sapaan akrabnya.
Tim Totabuanews
