TOTABUANEWS, BOLSEL – Salah satu poin pada program kerja 100 hari Bupati Hi Herson Mayulu (H2M) adalah penataan kembali sistem birokrasi. Pasalnya, menurut bupati pilihan rakyat bolsel ini, sistem pemerintahan saat ini masih belum maksimal. Terbukti, meski belum lama dilantik, H2M sudah tiga kali melakukan pengangkatan pejabat pelaksana tugas (plt). Beberapa pejabat baik eselon II, III dan IV dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak mampu.
Penataan sistem ini tidak hanya berlaku bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja. Baru-baru ini, Bupati H2M menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda), Abadi Yusuf untuk mengevaluasi kinerja para tenaga honorer yang tersebar di seluruh instansi pemerintah kabupaten (pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).
“Saya minta kinerja para tenaga honor yang ada di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk dievaluasi,” sebut H2M, belum lama ini.
Menurut Om Oku sapaan Bupati H2M, saat ini tenaga honorer di beberapa SKPD sudah over alias terlalu banyak dan tidak sesuai lagi dengan beban kerja.
“Karena sudah terlalu banyak, maka beberapa tenaga honor di bagian administrasi berakhir dengan hanya main game di kantor,” ucap bupati.
Di sisi lain, akibat lain dari tenaga honor yang terlalu banyak adalah para PNS justru jadi malas kerja. Urusan administrasi justru lebih cenderung dikerjakan oleh honor.
“Pola ini yang harus kita benahi. Agar sistem pemerintahan bisa berjalan dengan baik,” kata bupati.
Sementara itu, bagi tenaga honor yang tidak memikili peran akan dialihkan ke Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol-PP). Karena rencana pemkab bolsel, khusus untuk personil SatPol-PP ditargetkan 100 orang.
“Semakin Perda maupun Perbup yang dibuat maka tugas SatPol-PP juga makin bertambah. Jadi tenaga honor di SKPD lain akan disuruh pilih. Masuk SatPol-PP atau silahkan berhenti kerja,” tukas Bupati dua periode ini.
Raldy Datundugon
