TOTABUANEWS, MANADO – Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut) Selasa (12/4/2016) kemarin menggelar rapat evaluasi Pengawasan Pilkada Serentak 2015 dalam menghadapi Pilkada Serentak 2017 di Hotel Swisbell Manado.
Dalam kesempatan, Dr Jerry Massie dari Komite Pemilih Indonesia (TEPI), mengatakan Pilkada rawan persekongkolan jahat antara calon dan pemilih. “Salah-satu tugas Bawaslu memutus rantai politik uang yang dilakoni calon dan masyarakat pemilih. Termasuk kontrak politik antara calon dan koorporasi,” ujar Jerry
Pemerintah lanjut Massie punya kewajiban menjadikan partai lebih kuat. Begitupula media tidak menjadi partisan tetap mempertahankan independensi.“Sebenarnya jika partai sudah kuat tidak perlu calon independen. Partai yang kuat juga akan mencegah calon abal-abal maju di pilkada. Begitupula media jangan menjadi partisan pada calon tertentu,” terang Massie pada rapat yang dihadiri Komisioner KPU dan Bawaslu Sulut serta puluhan wartawan ini.
Sementara itu, Robby Mononimbar dari Radio Mitra Kawanua mengusulkan perbaikan regulasi terkait Pemilu. Masalah dan kerawanan Pemilu termasuk pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 disebabkan aturan yang masih diperdebatkan.
Menanggapi pernyataan Mononimbar, Ketua KPU Sulut, Yessy Momongan mengatakan, KPU sebagai penyelenggara Pemilu senantiasa melakukan evaluasi. Bahkan soal regulasi ada 72 point diusulkan KPU kepada DPR-RI yang membahas Undang-Undang. “Evaluasi paling efektif teman-teman wartawan memberikan masukan. Secara internal KPU dan Bawaslu sudah lakukan. Paling utama bukan penyelenggara tapi dari orang luar. 72 point direkomendasi KPU RI ke Komisi 2 DPR-RI,” jelas Momongan.
David Rumondor
