TOTABUANEWS, BOLMONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong), melalui Dinas Sosial (Dinsos), telah megusulkan data penerima bantuan iuran dan Program Keluarga Harapan (PKH) ke Pemerintah Propinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut).
Menurut Kepala Dinsos Pemkab Bolmong, Lutfi Limbanadi SH, Senin kemarin mengatakan, berdasrkan data kemiskinan dari Kementrian Sosial (Kemensos), untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi penerima bantuan iuran terdapat 18.806 Kepala Keluarga (KK) sedangkan dalam Program Keluarga Harapan sekitar 5.100 KK.
“Masing-masing penerima bantuan PKH, itu berfariasi anatar Rp500 Ribu hinga Rp 3,2 juta pertahunya,” terang Lutfi.
Lanjutnya, selain itu juga ada beberapa jenis bantuan dari pemerintah seperti bantuan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtra (KKS), Raskin, dan Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
“Untuk keluaraga miskin yang memiliki lebih dari satu orang anak, tentunya akan menerima bantuan lebih banyak setiap tahunnya,” tutur Lutfi.
Sehingga, kata Lutfi, total anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah yang diambil dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 64 miliar per tahunya.
Selain itu juga untuk persyartan bagi warga yang akan penerima bantuan seperti KIS, KKS, Raskin, PKH, KPS, harus mempunyai surat keterangan miskin dari Kepala Desa setempat.
“Setelah ada surat dari Kepala Desa, kami dari Dinas akan turun kelapangan untuk melakukan verifikasi akan kebenarannya,” ujar Lutfi.
Tim Totabuanews
