TOTABUANEWS, BOLMONG – Dugaan pungli pembuatan profil desa di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, diseriusi pihak DPRD Bolmong.
Bahkan, pada Rabu (13/4) kemarin, Komisi I DPRD Bolmong melakukan hearing kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD). Hasil hering itu pun berlangsung panas.
Dalam hearing, Wakil Ketua DPRD Bolmong Kamran Muktar Podomi mengatakan anggaran pembuatan monografi dan perpustakaan desa adalah jebakan bagi sangadi di Bolmong. “Ini jelas-jelas jebakan batman karena tidak dianggarkan lewat Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sampai dimintai 15 juta per desa, ini bahaya apalagi melibatkan pihak ketiga,” kesal Muktar.
Ketua komisi I Yusra Alhabsy menjelaskan terkait hasil hering tersebut pihaknya meminta agar pembuatan monografi dan perpustakaan desa dikembalikan ke pemerintah desa. “Kami minta agar pembuatan monografi desa dianggarkan secara rasional dan diberikan kepada pemerintah desa untuk mengelolahnya sendiri, sebab sebelumnya sudah diberikan akan tetapi ada pihak ketiga yang memamfaatkan ini serta penyusunanya anggaran dianggap mark up,” ujar Yusra.
Untuk anggaran pembuatan perpustakaan menurut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong dan DPRD itu belum dianggap prioritas. “Tidak setuju maka untuk penganggaran hal tersebut diserahkan kembali ke pemerintah desa untuk menyusun kembali karena untuk APBDes sampai ke pemerintah daerah melalui tim, masih di tingkat kecamatan, makanya itu dikembalikan ke pemerintah desa untuk disusun kembali,” tukasnya.
Ditambahkanya semua intinya masih ada prioritas lain untuk kebutuhan di desa apalagi semua sangadi tidak setuju akan anggaran pembuatan monografi profil desa itu. “Kan masih ada prioritas lain yang lebih penting apalagi rata-rata sangadi tidak setuju disini juga diduga ada titipan yang akhirnya bisa kita cegah melalui hering bersama instansi terkait,” tutup politisi senior partai PKB ini.
Tim Totabuanews
