TOTABUANEWS, BOLMUT – Untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah, Pemkab Bolmut mengutus 30 aparatus sipil negara (ASN), mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) di PUSDIKLATWAS BPKP RI di Ciawi Bogor. 30 peserta tersebut, merupakan utusan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yang latar belakang pendidikan ekonomi, akuntansi, dan manajemen, serta peserta lainnya pada lingkungan Inspektorat, DPPKAD, Diknas dan Dinkes.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Deputi Pengelolaan Keuangan Daerah BPKP RI Dadang Kurnia, SE, Ak, CRFA, QIA, juga dihadiri oleh Wakil Bupati Bolmut Suriansyah Korompot, SH.
Dalam sambutannya, Dadang mengapresiasi Pemkab Bolmut atas kesungguhan dan komitmennya dalam upaya membangun sumber daya aparatur, dalam memahami manajemen pengelolaan keuangan daerah di tengah begitu pesatnya perkembangan tuntutan global terhadap pengelolaan sumber daya publik. “Diklat ini cukup strategis akan tetapi yang paling strategis adalah bagaimana ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama DiKlat ini dapat segera diimplementasikan pada Pemerintah Daerah Bolmut,” ujar Dadang.
Sementara Wabup menyampaikan diklat pengelolaan keuangan daerah bagi ASN sangat penting untuk diikuti, mengingat begitu cepatnya transformasi perkebangan ilmu dalam manajemen pengelolaan keuangan Negara.“SAP berbasis Cash To Acrual (CTA) belum sepenuhnya dikuasasi oleh ASN pada tahun 2015. Sesuai amanat UU sudah harus diberlakukan SAP berbasis Akrual Penuh. Ini merupakan tantangan sekaligus ujian bagi ASN pada Pemerintah Daerah dalam rangka penerapannya,,” ungkap Korompot.
“Selama ini kebanyakan ASN yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan dimasing-masing SKPD belajar pengelolaan keuangan secara otodidak, oleh sebab itu masih sering terjadi kesalahan dalam proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari Perencanaan sampai pada Pertanggungjawabannya,” tambahnya.
Untuk diketahui, Diklat ini bertujuan antara lain, memberikan gambaran secara umum tentang pengelolaan keuangan daerah, baik dari aspek, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah; Sebagai bentuk komitmen Pemda terhadap upaya peningkatan kualitas aparatur dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; Sebagai media dalam merefleksi dan mengkaji setiap permasalahan yang selama ini dihadapi oleh Pemda dalam pengelolaan keuangan daerah; dan Tentunya sebagai wujud dalam rangka membangun akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Tim Totabuanews
Tim Totabuanews
