TOTABUANEWS, BOLMONG – DPRD Kabupaten (Dekab) Bolmong sebut Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong tidak kreatif.
Hal itu terkait, bantuan yang sudah diberikan Pemerintah pusat berupa Hand Tracktor yang diperuntuhkan bagi semua desa di Bolmong yang sudah mempunyai Badan Usaha Millik Desa (Bumdes).
Ketua Komisi I DPRD Bolmong Yusra Alhabsy, mengatkan BPMD Bolmong tidak tahu akan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), sebab bantuan pemerintah pusat dari tahun lalu berlum juga disalurkan dengan alasan yang tidak masuk akal. “Pemkab Bolmong seharusnya malu kepada pemerintah pusat karena sudah memfasilitasi tapi belum menyalurkanya dengan alasan desa yang ada tidak membentuk Bumdes,” kesal Yusra.
Ia menjelaskan bantuan itu sudah disalurkan akhir 2015, tapi dengan berbagai alasan yang tidak jelas dan bantuan tersebut tidak juga disalurkan maka akan mubazir. “Dari tahun lalu seharusnya BPMD harus menyurat ke Kecamatan desa mana yang belum memoliki Bumdes, ini membuktikan instansi itu tidak ada semangat kerja apalagi ini barang baru bagi para pemerintah desa maka harus dibantu bukan hanya jemput bola,” tegasnya.
Diharapkan Yusra agar BPMD bukan hanya diam saja harus melakukan koordinasi dengan camat dan beritahukan bahwa ada bantuan dengan syarat desa harus ada Bumdes. “Ini seperti tidak diketahui para sangadi akan bantuan ini, BPMD koordinasikan ke camat dan minta data mana yang sudah ada bumdes sudah itu harus secepatnya disalurkan jangan nanti menunggu semua desa sudah Bumdes baru disalukan akhirnya bantuan hand tracktor sudah rusak,” tukasnya.
Terpisah personil Komisi I Ahadin Mamonto menambahkan bahwa salah satu Desa di Bolmong yang memiliki Bumdes akan tetapi bantuanya hand tracktor belum diterima desa itu. “Saya pertanyakan akan bantuan dari pemerintah pusat itu, di Desa Bakan yakni desa saya sudah lama ada Bumdes akan tetapi bantua tidak diberikan ini ada apa dengan BPMD,” tanya Mamonto.
Feybi Makalalag
