TOTABUANEWS, BOLSEL— Dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang akan dibebankan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Perubahan (APBD-P), sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bakal tak kebagian jatah. Pasalnya, jika sebelumnya anggaran mengikuti fungsi, maka mulai ABPD-P pemerintah pusat memberlakukan uang mengikuti program prioritas.
Hal tersebut dipertegas Bupati Hi Herson Mayulu SIP. Dijelaskannya, seluruh SKPD harus mampu berinovasi dalam penyusunan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Jika tidak, suda jelas SKPD tersebut tidak akan mendapatkan dana. “Program yang disusun harus sesuai program prioritas pemerintah daerah. Karena sekarang dana, mengikuti program prioritas” terang bupati.
Menurutnya, jika SKPD tidak mampu menyusun program prioritas, otomatis dalam satu instansi tidak ada kegiatan. Jika hal tersebut terjadi, tentu tidak ada penilaian kinerja. “Sudah tidak dapat anggaran, TKD ( tunjangan kinerja daerah) juga pasti tidak akan dapat kerana dasar penilaian kinerja tidak ada,” ujar bupati.
Bupati meminta, agar seluruh SKPD mulai menyusun program kerja sesuai prisoritas daerah. Dicontohkannya, dalam program pengentasan kemiskinan, maka SKPD yang berkaitan dengan hal tersebut, harus mampu menyusun program yang menopang suksesnya pengentasan keminskinan. “Semua SKPD harus mampu berinovasi, ciptakan ide-ide kreatif dalam penyusunan perencanaan program kerja. Terutama SKPD yang membutuhkan DAU,” kata bupati.
Tak hanya itu, bupati juga menyentil sejumlah SKPD yang dinilai tidak pekas dengan program pemerintah pusat. Menurutnya, banyak program pemerintah pusat di kementerian namun, sejumlah SKPD tidak memasukan proposal. “Bolsel daerah terendah yang masukkan profosal di Kementrian. Segera susun proposal dan masukkan ke Kementrian melalui Bappeda,” tukas bupati.
Rhu
