TOTABUANEWS, BOLMONG – Sebelum penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bolaang Mongondow (Bolmong) 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), meminta rasionalisasi anggaran.
Ketua KPU Bolmong Fahmi Gobel mengatakan, KPU Sulut melalui Koordinator Wilayah (Korwil) Bolmong, Zulkifli Golonggom S Pd,I, Rabu (11/05/16) menghubunginya melalui telephon genggam dan memberi arahan agar KPU Bolmong, melakukan rasionalisasi lagi dana Pilkada. Tujuannya kata Fahmi, agar jumlah yang tertera dalam NPHD antara KPU dan Bupati Bolmong, bukan karena hasil lobi, tapi karena kebutuhan Pilkada.
“Ini untuk menghindari anggapan publik, KPU meminta anggaran yang besar, sementara kegiatannya tidak jelas,” kata Fahmi.
Ditambahkan, KPU Bolmong, dalam pengajuan anggaran sudah dikaji dan disesuaikan dengan peraturan berlaku. Bahkan, hampir setiap hari masih dipelototi item anggaran, jangan sampai ada kesan jumlah itu hanya untuk kegiatan yang tidak bermanfaat.
“Kami upayakan setiap mata anggaran outputnya jelas,” Katanya lagi.
Dijelaskan, pihaknya bersama KPU Provinsi akan duduk bersama dan melihat lagi anggaran yang sudah ada. Sehingga kata Fahmi, KPU Provinsi akan memberikan masukan terkait dengan kegiatan penyelenggaraan Pilkada 2017. “Apabila ada yang masih kurang tentu akan mendapat arahan dari KPU Provinsi,” jelasnya.
Diketahui, jumlah dana Pilkada yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bolmong 2016 sekitar Rp 19 M. Sementara, kebutuhan anggaran Pilkada Bolmong sekitara Rp 27 M, sesuai revisi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) KPU Bolmong, dari Rp 30 M yang sudah diusulankan sebelumnya ke Pemda Bolmong.
Konni Balamba
