TOTABUANEWS, BOLMONG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), tak henti-hentinya berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), terkait penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sebelum memasuki tahapan seleksi badan ad hoc (PPK dan PPS).
Sejak dua pekan lalu, KPU Bolmong telah menemui Pemerintah Daerah (Pemda) Bolmong, untuk menuntaskan administrasi anggaran pilkada yang telah diajukan sejak 2016. Namun, KPU sedikit mengalami kendala karena rujukan peraturan yang mengalami perubahan. Awalnya, standar pembiyaan pilkada mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) nomor 44 dan nomor 51 tahun 2015. Namun, saat ini sudah dikeluarkan Keputusan KPU Republik Indonesia, nomor 43 dan nomor 44 tahun 2016, juga surat Menteri Keuangan nomor 118 tahun 2016 terkait dengan standar honorarium penyelenggara pemilihan. Ketua Divisi Keuangan dan Logistik KPU Bolmong, Lilik Mahmuda Paputungan S Ag, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemda dan DPR Bolmong, agar penandatanganan NPHD antara KPU Bolmong dan Bupati Bolmong, cepatnya terlaksana.
“Tahapan sudah dimulai sejak tanggal tiga puluh april lalu, sehingga kami butuh anggaran untuk menunjang pilkada,” ujar Lilik.
Dikatakan, pihaknya sudah menyesuaikan anggaran pilkada Bolmong dengan aturan tersebut, sehingga tak ada lagi kendala. Bahkan, setelah disesuaikan dengan aturan baru ini, ada penurunan jumlah total dari sebelum sekitar 31 Milyar, menjadi sekitar 27 Milyar. “Yang memakan banyak anggaran adalah pembayaran honor adalah PPK dan PPS, sekitar 60 persen dari total anggaran, juga tahapan kampanye,” katanya.
Ketua KPU Bolmong, Fahmi Gobel, berharap penandatanganan NPHD secepatnya terlaksana, agar pihaknya sudah fokus dalam pelaksanaan tahapan. Apalagi bulan ini (Mei red), pengumuman seleksi PPK dan PPS harus dilaksanakan. “Hasil koordinasi dengan Pemda dan DPRD berjalan baik, mudah-mudahan tak ada kendala berarti,” harapnya.
Tim Totabuanews
