TOTABUANEWS, BOLTIM – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) telah menyiapkan dana bantuan politik (Banpol) sebesar Rp 444,044,964,00 bagi setiap Partai Poltik (Parpol) yang meraih kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim. Dana tersebut disediakan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tapi, untuk pencairan dana Banpol kali ini, harus dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), penggunaan anggaran ditahun 2015 lalu.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemkab Boltim, Oskar Manoppo SE MM, mengatakan lampiran surat tersebut merupakan dasar yang nantinya ketika dilakukan pemeriksaan kembali oleh BPK maka itu yang dijadikan bukti realisasi pada program kerja parpol.
“Memang harus seperti itu. Karena itu sudah merupakan salah satu persyaratan mutlak untuk mencairkan dana banpol terhadap setiap parpol. Tapi, semuanya bisa dicairkan. karena, semua parpol sudah memasukan lampiran SPJ nya masing-masing. Kecuali Partai Amanat Nasional (PAN). Pasalnya, ditahun 2014-2015 Parpol yang sebelumnya diketuai oleh Sachrul mamonto kemudian dilanjutkan oleh marsaole mamonto tidak memasukan usulannya,” jelasnya.
Ia pun mengaku, baik dari PAN maupun dari parpol lainnya sudah bisa memasukan usulan pencairan dana tersebut dalam bentuk proposal. Karena dana yang kurang lebih Rp444 miliar lebih itu sudah siap dicairkan. namun, pencairan dana itu tergantung pada hasil pencapaian perolehan suara secara kolektif dari masing-masing parpol. Dimana, berdasarkan perhitungan yang sudah ditetapkan, anggaran yang dapat diperoleh, yakni masing-masing suara pemilih dihitung Rp3000 persuara. Jadi, Rp3000 dikalikan dengan total suara secara keseluruhan maka itulah yang diperoleh setiap parpol.
“Dana banpol akan sama angkanya selama lima tahun sejak dilantikannya para legislator. Dan angka tersebut akan kembali berubah ketika tahapan pemilihan anggota legnislatif kembali dilaksanakan,” tambahnya.
Dicky Mamonto
