TOTABUANEWS, BOLSEL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) didesak untuk segera melakukan tes urin/darah kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup pemkab bolsel dan Dewan Kabupaten (Dekab) Bolsel. Hal ini disampaikan Ketua LSM Mesjid, Zainal Van Gobel, saat bersua dengan wartawan, kemarin. Katanya, informasi bahwa ada oknum di lingkup pemerintahan bolsel yang diduga menjadi penggunaa narkoba semakin hangat diperbicangkan di tengah masyarakat luas.
Bahkan ironinya lagi, masyarakat mulai berspekulasi dengan menduga-duga siapa saja oknum pejabat yang menjadi pengguna barang haram tersebut.
“Agar ini tidak menjadi fitnah dan citra Pemerintahan Bolsel tetap terjaga, sebaiknya segera dilakukan tes urine/darah. Karena isu ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan bolsel,” kata Zainal Van Gobel, Selasa (17/5) kemarin.
Lanjutnya, jika akhirnya benar ada yang terbukti positif menggunakan narkoba, maka dia meminta pemerintah maupun pihak terkait untuk memberi sanksi tegas. Sebab hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan jelas-jelas merusak citra daerah dengan visi religius.
“Ini contoh buruk. Narkoba adalah musuh negara yang seharusnya sama-sama diperangi. Dan yang terpenting, ini sangat bertentangan dengan visi daerah religius,” terangnya.
Hal senada juga dikatakan tokoh pemuda Kecamatan Posigadan, Kristanto Taufik Nasiki. Selaku pemuda, dia juga mendesak pemkab bolsel dalam hal ini Bupati Hi Herson Mayulu (H2M) untuk segera mendatangkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulut, untuk melakukan tes urine/darah kepada seluruh PNS dan Aggota Dekab Bolsel. Kata dia, informasi di masyarakat sudah simpang siur bahkan sudah saling fitnah.
“Khususnya pejabat dan anggota DPRD. Ini tidak bermaksud mendiskreditkan seseorang. Hanya saja, agar semua isu di masyarakat jadi jelas dan terjawab,” tukasnya.
Terpisah, Bupati H2M melalui juru bicara Pemkab Bolsel, Ahmadi Modeong, mengatakan rencana mendatangkan pihak BNN untuk melakukan tes urine/darah akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Hanya saja, kata Ahmadi, tidak bole dipublikasikan waktu dan tempat pelaksanaannya.
“Ini bersifat rahasia. Kita akan lakukan secara tiba-tiba. Yang jelas dalam waktu dekat ini,” singkatnya.
Belum lama ini, Bupati H2M juga menyampaikan membuka ruang kepada aparat penegak hukum untuk menindak jika ada pejabat bolsel yang tertangkap tangan. Sementara itu, Ketua Dekab Bolsel, Marsel Aliu menyebutkan, secara lembaga pihaknya belum membahas lewat rapat badan musyawarah, apakah akan mengundang resmi BNN untuk melaksanakan tes urin ke semua anggota dewan, atau tidak.
“Meski belum ada pembahasan itu, namun secara pribadi saya mendukung sepenuhnya jika BNN berniat untuk melakukan tes urine di DPRD Bolsel,” ujarnya, sembari mengatakan alasan belum dilakukannya rapat banmus terkait hal itu karena agenda DPRD akhir-akhir ini cukup padat.
Rhu / Raldy