TOTABUANEWS, BOLTIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) melalui Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) menggelar Sosialisasi penerapan gerakan tanam jajar legowo tingkat Kabupaten kemarin, Tujuan digelarnya acara ini, adalah mendukung visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2016 – 2021 ini.
Bupati Boltim, Sehan Salim Landjar yang saat memberikan sambutan di kegiatan tersebut memaparkan beberapa misi pembangunan yang hendak dicapai, salah satu diantaranya terkait dengan sektor pertanian yang tertuang dalam visi yaitu memantapkan sektor pertanian dan perikanan yang unggul, mandiri, dan sejahtera, “Pembangunan lima tahun kedepan, sektor pertanian dan perikanan merupakan sektor andalan di Kabupaten Boltim. Ini dapat menopang pendapatan masyarakat dalam menunjang perekonomian di Daerah ini.” paparnya.
Ia menambahkan salah satu program Presiden Republik Indonesia (RI) periode 2014-2019 adalah mewujudkan kemandirian pangan dengan menggerakkan sektor – sektor strategis, “Sebagaimana tertera dalam sembilan agenda prioritas pembangunan oleh Presiden dan wakil Presiden yakni salah satunya meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar, maka penanggulangan kemiskinan pertanian dan regenerasi petani menjadi fokus utama pembangunan pertanian,” papar bupati.
Dirinya pun berpesan kepada seluruh elemen masyarakat, untuk mencapai target produksi pada musim tanam, perlu dilakukan upaya pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun.”Jadi, segera lakukan percepatan masa tanam dengan tidak menganggurkan lahan satu bulan. bulan setelah panen, sehingga dalam satu tahun bisa panen sampai tiga kali.” Jelasnya.
Sementara, kepala Distanak Boltim, Ramlah Mokodompis SP menambahkan, jika Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pemberian bantuan bagi para petani di Boltim, “Bantuannya yakni Combine Harvester sebanyak 10 Unit, Conseler 16 unit, Traktor 15 unit, dan Alat Panen sebanyak 10 unit. Bantuan ini diberikan untuk mendukung pencapaian sasaran produksi dan merupakan salah satu upaya pemecahan masalah dari aspek jumlah populasi tanam,” jelas ramlah.
Adapun anggaran untuk pengadaan alat pertanian tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN), “Untuk besaran anggarannya tidak diketahui secara pasti, sebab kami hanya terima alat. Untuk anggaran sendiri itu dari Pusat,” tuturnya.
