TOTABUANEWS, INTERNASIONAL – Demi meningkatkan kebahagiaan warga, India akan membentuk satu kementerian unik. Namanya Kementerian Kebahagiaan. Kementerian ini rupanya diadaptasi dari Kementerian Kebahagiaan yang ada di Bhutan, negara tetangga India.
Kementerian baru tersebut dibentuk oleh negara bagian Madhya Pradesh untuk melacak perkembangan tingkat kebahagiaan nasional.
“Negara bagian akan bertanggung jawab atas kebahagiaan dan juga toleransi warga. Selain itu, akan melibatkan para ahli psikologi untuk membimbing warga bagaimana untuk bisa selalu bahagia,” ujar Kepala Menteri Negara Bagian Madhya Pradesh, seperti dikutip dari The Telegraph, Sabtu (2/7). Ide kementerian baru ini sudah diresmikan pada 30 Juni silam.
Rencananya, kementerian yang baru itu akan mengawasi 70 program sosial termasuk aktivitas yoga, spiritualitas, meditasi, dan kesenian. Selain itu, ditawarkan juga ziarah keagamaan bebas biaya bagi kaum lanjut usia.
Kementerian juga akan melibatkan skema yang sudah ada sekarang, misalnya program unggulan “anak perempuan”. Dalam program itu, pelajar perempuan dan keluarganya mendapat tambahan uang tunai jika siswi itu mau sekolah ke tingkat yang lebih tinggi.
“Kebahagiaan tidak datang ke dalam kehidupan seseorang yang materialistis terhadap uang atau benda. Dengan menanamkan hal-hal positif dalam hidup, bisa mencegah mereka mengambil langkah-langkah ekstrim seperti bunuh diri karena merasa tertekan,” ujar Chouhan, salah satu staf khusus Perdana Menteri Narendra Modi.
Madhya Pradesh adalah negara bagian pertanian dan termasuk salah satu yang paling miskin. Musim kemarau parah telah menyebabkan tingginya angka bunuh diri di kalangan petani, hingga menjadi yang terparah ke tiga di seluruh India.
Sebanyak 27 pelajar melakukan bunuh diri di negara bagian itu pada tahun ini, karena stres terkait dengan ujian sekolah. Madhya Pradesh juga menderita kekurangan gizi parah, tingginya angka kematian anak dan ibu, serta kejadian pemerkosaan terbanyak di India.
Kementerian baru ini meniru biro kebahagiaan seperti di Uni Emirat Arab dan Venezuela. Sebagai catatan, sewaktu masih berkuasa sebagai presiden Prancis, Nicolas Sarkozy pun merencanakan memasukkan indeks kebahagiaan sebagai alternatif untuk mengukur pertumbuhan ekonomi negaranya.
SUMBER : merdeka.com
