TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Semakin meningkatnya laju pembangunan diberbagai sektor, termasuk sektor industri dan kesehatan, terdapat adanya kecenderungan peningkatan limbah berbahaya dan beracun. Olehnya, perlu ada langkah antisipasi untuk meminimalisir terjadinya penumpukan dan meningkatnya limbah berbahaya dan bahan beracun. Hal ini diutarakan Wakil Walikota, Jainudin Damopolii, saat membuka kegiatan konsultasi publik dan sosialisasi produk hukum mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pengelolaan limbah di Kota Kotamobagu, yang dilaksanakan di Ballroom Ponanoban, Hotel Sutanraja, kemarin.
Menurut Jainudin, dalam upaya pencegahan meningkatnya limbah berbahaya dan bahan beracun, perlu ada payung hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya. “Konsultasi publik dan sosialisasi yang dilaksanakan hari ini (kemarin, red) sangat tepat. Melalui kegiatan ini, kita bisa mendapatkan berbagai masukan dalam upaya penyempurnaan produk hukum, khusunya mengenai rancangan peraturan daerah tentang pengelolaah lombah,” kata Jainudin, dalam sambutannya saat membukan kegiatan tersebut.
Dengan adanya Perda tentang pengelolaan limbah berbahaya dan bahan beracun, Jainudin berharap pengelolaan limbah dapat dilaksanakan secara terpadu, baik yang mengatur kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan penimbunan limbah. “Mari kita wujudkan pemukiman yang sehat di Kota Kotamobagu,” ujar Jainudin.
Sementara itu, Kepala Badan Lagislasi (Banleg), Ishak Sugeha mengungkapkan, Ranperda tentang pengelolaah limbah merupakan dokumen penting yang memuat tentang kerangka pengelolaan limbah di Kota Kotamobagu. “Banyak manfaat didapat dari kegiatan ini, terutama masukan-masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pemantapan Ranpera pengelolaan limbah sebelum ditetapkan menjadi Perda,” sebut Ketua DPC Demokrat Kotamobagu itu.
Peliput : Rus
