TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Kinerja lembaga DPRD Provinsi Sulut terus menjadi sorotan karena para anggota DPRD tak mampu tampilkan sosok sebagai seorang wakil rakyat. Hal ini disampaikan pengamat politik dan pemerintahan, Taufik Tumbelaka saat diskusi dengan insan pers yang tergabung dalam Forum Wartawan DPRD (Forward) Sulut, Jumat (09/09) kemarin.
“Mudah-mudahan anggota DPRD masih ingat mereka adalah wakil rakyat. Itulah fungsi substantif bagi anggota DPRD. Kalau fungsi normatif seperti pengawasan, legislasi dan budjeting. Sampai saat ini saya tidak lihat anggota DPRD benar-benar tampil sebagai sosok wakil rakyat. Jabatan sebagai anggota DPRD adalah status dan penghargaan tapi kalau sebagai wakil rakyat, itu diutamakan dedikasi,”tegas Tumbelaka. Dirinya juga heran tak satupun anggota DPRD yang hadir dalam diskusi yang digagas Forward terkait dua tahun duduk sebagai anggota Dewan.
“Sungguh sangat disayangkan mereka (anggota DPRD, red) tak hadir meski hanya perwakilan ataupun pimpinan. Padahal disini momentum mereka untuk mendapatkan panggung politik. apalagi penggagas acara diskusi adalah insan pers. Baru kali ini saya dapatkan anggota dewan takut diskusi dengan pers. Artinya apa, berarti memang benar kinerja anggota DPRD tak maksimal,”sambungnya.
“Kami sudah mengirim undangan lewat WA dan telepon langsung kepada pimpinan Dewan, tentu saja dengan berharap pimpinan dewan dapat meneruskan kepada anggota Dewan tapi tetap tidak direspons,”ucap ketua Forward, Raymond Legi. Selain Tumbelaka, dalam diskusi hadir juga akademisi, Dr Ferry Daud Liando.
Diawal pemaparan, Liando menyatakan akan sangat sulit mengukur kinerja DPRD baik secara lembaga maupun perorangan. “Kalau mengukur itu ada alat ukur. Jadi saya ini akademisi, makanya harus ada alat ukur untuk mengukur atau menilai kinerja DPRD,”jelas Liando. Dirinya juga menambahkan, keberhasilan DPRD bukan banyaknya Perda yang ditetapkan tapi bagaimana Perda itu bermanfaat bagi masyarakat.
“DPRD kan yang awasi pelaksanaan Perda. Biar sudah seribu Perda ditetapkan tapi tidak ada manfaat bagi warga itu tidak ada arti sama sekali,”kata Liando. Terkait fungsi pengawasan, Liando menyatakan DPRD akan tidak maksimal.
“Ketua DPRD dan fraksi PDIP tidak tampil kritis kepada pihak eksekutif. Padahal justru dengan tampil kritis justru membantu eksekutif dalam menjalankan berbagai program pembangunan untuk kepentingan rakyat,”pungkasnya.
David Rumondor
