TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Sistem penatakelolaan kepegawaian yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) dinilai berhasil oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) regional XI. Atas keberhasilan itu, Kota Kotamobagu ditunjuk sebagai pilot porject penerapan sistem pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) berbasis less paper. Jumat (30/9) kemarin, Sekretaris Kota (Sekkot) Tahlis Galang, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kepala kantor regional XI BKN Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, di Ballroom Grand Palace, Kabupaten Gorontalo.
Diketahui, program kebijakan KPO dan PPO berbasi less paper merupakan komitmen BKN dalam mereformasi birokrasi melalui sistem pelayanan kepegawaian, dan upaya mendorong capaian e-goverment. Dengan demikian, setiap pegawai tak lagi dirumitkan dengan persyaratan berkas setiap kali berurusan dengan administrasi kepegawaian.
“Ini akan sangat mempermudah setiap ASN ketika mengajukan usulan kenaikan pangkat reguler dan pensiun tanpa harus mengurus beragam dokumen persyaratan. Proses pengusulan hingga penetapannya akan berlangsung cukup singkat,” kata Tahlis, via seluler, kemarin.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD), Adnan Massinae mengungkapkan, ditunjuknya Kota Kotamobagu sebagai pilot projet penerapan KPO dan PPO, karena dinilai berhasil dalam mengatur sistem manajemen kepegawaian. “Ada beberapa indikatornya seperti zero kesalahan ASN yang terus ditekan, fasilitas penunjang dan yang utama adalah komitmen walikota yang terus memberikan pembinaan kepada semua ASN,” ujarnya.
Tak hanya itu, penilaian kinerja dan disiplin ASN secara periodik juga menjadi indikator lain yang dinilai BKN. “Penialain ini dilakukan oleh BKN,” ujarnya.
Seperti diketahui, selain menandatangani MoU itu dilakukan usai kegiatan rapat koordinasi kepegawaian yang dirangkaikan dengan peresmian kantor UPT BKN Gorontalo.
Peliput : RMM
