P-BMR Hanya Akal-akalan, Hamri: Perlu Ada Gerakan Besar

TOTABUANEWS, BMR – Perjuangan semua elemen rakyat Bolmong Raya, dalam memekarkan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (PBMR) rupanya sia-sia. Hal ini menyusul dengan pernyataan menteri dalam negeri Tjahjo Kumolo yang menolak usulan pembentukan DOB. Penolakan tersebut kata Mendagri dengan alasan faktor keuangan negara yang kurang baik.

“Kami sampaikan mohon maaf bahwa pemerintah belum bisa menindaklanjuti aspirasi mengenai usulan DOB maupun persiapannya,” kata Tjahjo dalam rapat bersama dengan Mensesneg, Seskab, Menteri PAN RB dan Kepala Staf Presiden dengan Komisi II, di Jakarta, Senin (3/10) siang.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman itu Mendagri mengemukakan, saat ini sudah ada 213 usulan pembentukan DOB.

Ia menegaskan, meskipun tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun pembentukan DOB itu akan membebani daerah induk. Padahal, lanjut Tjahjo, daerah-daerah sedang melakukan pengetatan anggaran sehingga tidak memungkinkan apabila anggarannya dipotong untuk DOB.

“Daerah induk tidak mungkin dipotong lagi, dengan penghematan ini kemudian penundaan program yang harusnya akhir tahun akan masih dipersiapkan tahun depan tidak mungkin dipotong untuk membiayai Daerah persiapan,” jelas Tjahjo.

Karena daerah sedang mengetatkan anggarannya, menurut Mendagri, maka tidak mungkin satu kabupaten/kota dipecah lagi lalu anggaran induk dibagi dua. Karena itu, kalau ada pengajuan DOB maka akan mengajukan anggaran baru sedangkan kondisi fiskal dalam negeri sedang melakukan pengetatan dan efisiensi.

Mendagri berharap ke depannya, perekonomian Indonesia semakin membaik sehingga DOB ini dapat direalisasikan.

“Saya kira kita berdoa perekonomian tahun depan semakin baik, kemudian daerah persiapan otonomi baru yang kita rapatkan sudah tiga kali bersama  dengan bapak wakil presiden  bisa disepakati,” tutup Tajhjo.

Menanggapi itu, salah satu panitia PBMR Denny MB Mokodompit mengungkapkan kalau pernyataan mendagri itu hanya berlaku untuk tahun ini. “Memang untuk saat ini keuangan negara belum membaik, nanti kedepannya atau 2017 mendatang kalau sudah membaik bisa diproses. Itu maksud Mendagri,” jelas Denny.

Terpisah, Aktifis Bolmong Raya Hamri Mokoagow kepada TOTABUANEWS, mengungkapkan perjuangan PBMR terkesan hanya akal-akalan. “Sejak dulu hanya selalu berjuang tapi tak ada klimaksnya. Isu PBMR hanya ramai dibicarakan apabila momen Pilkada, setelah itu tidak lagi,” tegas Hamri.

Kata Hamri, soal pernyataan Mendagri ini justru melanggengkan regulasi negara yang sentralistik.

Program Nawacita Presiden Jokowidodo, dengan membangun indonesia dri Pinggiran/Pulau terluar, harus dibarengi dengan kebijaakan otonomi besar untuk daerah tertinggal.

“Keputusan pak Menteri, bertabrakan dengan upaya Jokowidodo, untuk mendukung pemekaran didaerah propinsi perbatasan,” kata Hamri.

Disisi lain, keputusan tersebut menjadi pertanyaan rakyat BMR, yang selama ini telah percaya dengan janjijanji elit politik, yang selalu mendengungkan tentang kepastian pemekaran P-BMR.

“Berarti tidak terjadi komuniksi dan diplomasi yang kongkrit sebelum melakukan perjuangan P-BMR dipusat,” ujar Hamri.

Harusnya kata Hamri, perjuangan ini telah memperkirakan sebelumnya dilevel kebijakan Kementrian dalam negeri. Sehingga saatnya berjuang lintas komunitas dan rakyat BMR, kalau perlu kita melakukan gerakan besar untuk mengawal P-BMR.

“Pengehematan anggaran harus-nya disesuaikan dengan kebutuhan prioritas daerah2 terluar di indonesia. Kan, penghematan dan pemekaran DOB sama saja orientasinya untuk kesejahteraan rakyat,” tutup Hamri.