TOTABUANEWS, BOLMONG – Kedatangan Ketua KPU Pusat Juri Ardiantoro di Kabupaten Bolaang Mongondow Jumat (4/10) kemarin, disambut ribuan peserta penyelengaaran Pilkada Bolmong. Diketahui ada sekitar 1.250 peserta yang hadir dari PPK, PPS dan KPU di aula Bagas Raya Yadika, Kopandakan II.
Acara yang dimulai sekitar pukul 15.00 Wita ini turut dihadiri, Ketua KPU Provinsi Sulut, Pjs Bupati Bolmong Adrianus Nixon Watung, Dandim 1303 Sampang Sihotang, Wakapolres Bolmong Apri Wibowo Sitepu.
Sebelum acara dimulai, Ketua KPU Pusat dijemput dengan tarian adat dan sambutan adat. Tampak fokus diwajahnya saat melihat sambutan yang dibuat oleh KPU Bolmong.
Dalam kesempatan ini Bupati Adrianus Nixon Watung mengatakan, penyelengaraan pilkada Bolmong akan didukung sepenuhnya penyelengaraanya. “Ya, kerja sama semua pihak akan menjadikan pilkada Bolmong aman. Sehingga dukungan dari berbagai elemen sangat diperlukan,” ungkapnya.
Ketua KPU Bolmong Fahmi Gobel mengatakan, memang menjadi penyelenggara pilkada tidaklah mudah. “Butuh perjuangan yang kuat. Pasalnya menjadikan bagaimana penyelenggaran pilkada ini benar-benar berjalan dengan baik,” jelas Watung.
Sementara itu, Ketua KPU Pusat Juri Ardiantoro menambahkan, pilkada bolmong akan terlaksana dengan baik jika penyelenggarannya netral. “Siapapun penyelengara pilkada dia harus tegak, lurus, netral. Jangan ada keterpihakan kepada siapapun. Karena jika ini terjadi maka akan rawan bermasalah,” terangnya.
Lanjutnya, konsolidasi ini merupakan suatu pertemuan menyamakan aturan yang ada di KPU Pusat dan daerah. “Kita harus menyamakan persepsi . selain itu anggota PPK dan PPS harus paham juga undang-undang pilkada saat ini,”ungkapnya.
Lanjut mantan Ketua KPU DKI Jakarta ini, KPU Bolmong harus memiliki sifat yang professional. “Kalau penyelanggranya professional maka pilkada lancer. Selain itu harus berintegritas, jangan hanya netral. Tapi harus netral dalam bertindak,” ujar Juri.
“Pada kesempatan ini saya tegaskan, KPU Bolmong kalau mau netral jangan dekat dengan para calon. Minum kopi dengan para calon bisa membahayakan. Dan bisa menyebabkan masalah dalam pilkada. Semua penyelenggara pilkada harus sediki jaga jarak, walaupun teman, keluarga atau siapa saja harus netral,” terangnya.
Selain itu, menurut Adriantoro, pilkada bukan hanya soal netral, KPU harus paham administrasi. “Karena jika adminsitrasi lengkap ruang untuk dapat membuka kesalahan dalam pilkada akan kecil. Misalnya dalam satu jam terakhir, jika ada warga yang mencoblos dengan KTP elektronik, hal itu harus di administrasikan atau dicatat,” katanya.
Ia menambahkan, jangan sampai terjadi permusuhan antara KPU dan Panwaslu. “KPU harus membuka ruang kepada panwaslu, selain itu panwaslu juga harus paham, jangan mentang-mentang pengawas seenaknya. Sehinnga KPU dan panwaslu haru solid,” imbuhnya.
“Karena kegagalan selama ini dalam pilkada, akibat ada gesekan dari KPU dan panwaslu. Selain itu, jika ada masalah dalam tahapan pilkada dan masih mampu diselesaikan di tahapan PPS, PPK dan KPU di daerah, maka selesaikan. Jangan sampai langsung ke Jakarta, karena pengalaman kita saat lalu masih sempat memeriksa C1,” urainya lagi.
Ditempat yang sama Cabup nomor urut 1 Yasti Mokoagow mengatakan, memang penyelengara pilkada harus netral. “Ya, saya juga sudah menginstrusikan tim saya, agar tetap menjaga pilkada ini damai,”ujarnya.
Terpisah Cabup nomor urut 2 Salihi Mokodongan, mengungkapkan pilkada damai harus didukung semua pihak. “Ya, saya tetap menginginkan pilkada Bolmong tetap berjalan dengan aman,”pungkasnya.
TIM TOTABUANEWS
