Jelang Rolling Pejabat Fungsional, Sejumlah Kepsek di Bolmong Cemas Intervensi Politik

TOTABUANEWS, BOLMONG – Setelah pejabat struktural yang diroliing lewat pengesahan dan pengukuhan organisasi perangkat daerah (OPD), isu roliing pejabat fungsionalpun, dalam hal ini kepala-kepala sekolah di Kabupaten Bolaang Mongondow kian mencuat.

Sekertaris Daerah, Ashari Sugeha kepada beberapa media mengatakan, meskipun fungsional tetapi kinerja dan prestasi juga bisa membuat kepala sekolah dirolling.

“Untuk tingkat SMA kita tidak berwenang lagi karena sudah menjadi kewenangan Provinsi, namun meski demikian untuk SMP dan SD tetap akan dilihat kinerjanya, jika memang sudah tidak bagus ya harus melakukan rolling,” kata Sugeha, Rabu (11/01) kemarin.

Lanjutnya, untuk kapan atau roliing tidaknya pejabat fungsional masih menunggu petunjuk Bupati.

“Untuk saat ini, belum ada petunjuk dari Bupati jadi masih menunggu kepastian rolling tidaknya,” ujarnya.

Terpisah, Sekertaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Leksi Paputungan S.pd mengatakan jika pihaknya belum mengetahui pasti tentang ada tidaknya rolling untuk fungsional.

“Belum ada pemberitahuan dari Kaban, tetapi bisa langsung dikonfirmasikan, saat ini kaban masih mengikuti kegiatan pisah sambut ditempat sebelumnya dia bekerja,”kilahnya.

Sementara itu, salah seorang kepala Sekolah yang enggan dikorankan namanya mengaku resah dengan isu rolling disaat tahun politik.

“Saya mohon untuk tidak membeberkan nama saya, terus terang saya resah, jangan sampai rolling ini sarat dengan muatan politik, meskipun hanya rolling pejabat fungsional namun ini cukup berpengaruh,” cemasnya.

Dirinya berharap, pemerintah melakukan rolling memang berdasarkan prestasi dan produktivitas, bukan karna intervensi politik.

“Saya berharap kalaupun rolling untuk pejabat fungsional dilakukan, semoga semata-mata untuk penyegaran dan pemenuhan kebutuhan serta klasifikasi prestasi dan bukan karna intervensi politik, apalagi sekarang adalah tahun politik bagi Bolmong, jangan sampai hanya karna intervensi politik, penempatan yang tidak sesuai prestasi justru membuat pendidikan di Bolmong kian jadi terkebelakang,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sekarang ini berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bolmong, jumlah guru yang sudah terangkat jadi Apartur Sipil Negara (ASN) adalah 1964 orang, yang terbagi dari TK 67 guru, SD 1189 guru, SMP 451 guru, SMA 166 guru serta SMK 97.

Feybi Makalalag