TOTABUANEWS, BOLTIM – langkanya pupuk di wilayah kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), mengakibatkan kerugian bagi petani. Sejumlah Anggota Legislative (Aleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DDPRD) Boltim, pertanyakan instansi terkait melalui petugas lapangan. Sebab kurangnya Pupuk yang ada karena koordinasi antara Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dianggap lemah.
Hal ini sebagaimana pernyataan Argo Sumaiku, Ketua Komisi II Dekab Boltim, menurutnya saat ini banyak petani merugi, apalagi di wilayahnya yang terkenal dengan Hortikultura. “Sejak akhir tahun 2016, Pupuk sudah langka, petani bakal gagal panen awal tahun ini,” katanya.
Dia menjelaskan, langkanya pupuk yang masuk di wilayah Boltim, karena kurangnya koordinasi antara petugas dilapangan dan pimpinan. “PPL jarang kelihatan di wilayah kerjanya, sehingga banyak keluhan petani, dan itu tidak diketahui instansi terkait, apalagi petani diminta membuat Rencana Definitive Kebutuhan kelompok (RDKK) sebagai syarat mendapatkan Pupuk, tapi kalau tidak didampingi penyuluh, maka petani pun akan kebingungan,” kata Argo.
Sementara itu Faisal Mamonto, anggota Komisi II DPRD Boltim menambahkan, saat ini banyak PPL yang tidak tinggal di wilayah kerja, serta kurang melakukan pemantauan. “PPL harus standbye dilapangan, agar supaya keluhan warga terkait kebutuhan bisa segera dikonsultasikan dan ditindaklanjuti,” kata Faisal.
Menurutnya, peran penting instansi terkait, harus lebih ditingkatkan, agar supaya petani tidak merugi. “Fungsi kontrol kepala Dinas pertanian harus lebih ditingkatkan, agar supaya program dari Presiden, terkait ketahanan pangan yang dimulai dari desa bisa terwujud,” ujarnya.
Terpisah kepala Dispertanak Boltim Ramlah Mokodompis saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sudah berupaya dalam melakukan pemenuhan kebutuhan petani. “SK pengadaan Pupuk sudah ada sejak 03 Januari baru baru ini, petani wajib mengajukan permintaan melalui RDKK,” kata Ramlah.
Dijelaskanya, di mana saat ini pihaknya menekan para PPL dilapangan, untuk menindaklanjuti RDKK di tiap kelompok. “Saya sudah perintahkan semua penyuluh untuk mengumpulkan RDKK, agar kebutuhan petani bisa terpenuhi,” jelasnya.
Ia pun menyinggung, jika petani perseorangan tidak diperkenankan membeli sendiri, mengingat kebutuhan petani cukup banyak. “RDKK hanya bisa membeli pupuk melalui lini empat, atau pengecer, sehingga perlu adanya RDKK,” ungkapnya.
Mokodompis pun masih belum bisa memastikan keberadaan pupuk untuk awal tahun ini. ”Kita masih akan mengecek apakah pupuk sudah masuk ke distributor atau belum, karena SK sudah ditandatangani sejak awal bulan,” ujarnya.
