TOTABUANEWS, MANADO – Anggota DPRD Sulut Raski Mokodompit mengingatkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar serius
menindaklanjuti kebijakan pemerintah.
Hal ini menyusul, pernyataan Presiden Joko Widodo yang menekankan pemerataan pembangunan untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Legalisasi tanah salah-satu sektor yang menjadi prioritas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
“Paling utama pelayanan BPN harus ditingkatkan jangan sampai masih ada oknum BPN yang mempersulit pengurusan sertifikat tanah termasuk pengurusan prona. Masyarakat juga dihimbau tidak menggunakan jasa mafia tanah pada pengurusan sertifikat,” ujar Raski Mokodompit.
Sebelumnya diberitakan, diawal tahun 2017, pekan lalu, Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumpulkan para anggota Kabinet Kerja untuk membahas agenda pemerintah di tahun 2017 ini.
Rapat kabinet paripurna tersebut digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Saat memimpin jalannya rapat kabinet paripurna yang dihadiri hampir seluruh anggota Kabinet Kerja tersebut, Presiden Joko
Widodo menekankan bahwa pemerataan akan menjadi bidikan pemerintah sejak awal tahun ini.
“Saya kira beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah yang berkaitan dengan fokus kita kepada pemerataan. Meskipun kita
tahu bahwa angka _gini ratio_ kita sedikit membaik, tetapi apapun kalau kita lihat angkanya masih pada posisi yang tinggi,”
demikian Presiden mengawali pengantarnya.
Maka itu, Presiden mengajak jajarannya untuk bekerja keras dalam rangka menurunkan angka kesenjangan tersebut. Banyak cara yang akan ditempuh pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. Yang pertama ialah mengenai kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah. Terhadap hal tersebut, Presiden menginstruksikan agar dilakukan lebih masif lagi.
“Ini sangat penting karena kita ingin rakyat mendapatkan akses kepada tanah. Oleh sebab itu, saya minta yang berkaitan dengan konsesi untuk rakyat, yang berkaitan dengan tanah-tanah adat dan sertifikat untuk rakyat, saya kira harus menjadi fokus perhatian kita bersama dan kita lakukan secara besar-besaran dalam dua tahun ini,” jelas Presiden Jokowi.
