TOTABUANEWS, BOLMONG – Perkantoran Bolaang Mongondow berada di kawasan perkebunan kelapa. Sejauh mata memandang, nyiur melambai berada di antara bangunan kantor.
Kelapa-kelapa ini milik pemerintah Kabupaten Bolmong yang dikelola langsung oleh Dinas Perkebunan Bolmong.
Dalam waktu dekat ini, Dinas Perkebunan akan memanen kelapa tersebut.”Tanaman kelapa berada di tanah seluas 17 hektar. Kami bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memanen kelapa ini, kemudian dijual,” ujar Kepala Dinas Perkebunan, Kartini Mokoginta, Senin (27/2/2017).
Pendapatan Asli Daerah dari Dinas Perkebunan minim. Kartini mengungkap, sejak tahun 2007, hasil perkebunan kelapa, cengkih dan coklat tak memberikan masukan PAD untuk Bolmong.
“Ini karena belum ada aturan untuk pemungutan itu. Apakah ini harus diperdakan lagi atau bagaimana. Sejauh ini, setiap tahun ada pendapatan panen kelapa 17 hektar di kawasan perkebunan,” ujarnya.
Payung hukum terhadap hasil perkebunan itu sangat penting. Sebab Bolmong merupakan satu di antara daerah penghasil kelapa di Sulawesi Utara.
“Panen kelapa di Bolmong besar. Kalau ada payung hukumnya, pemerintah bisa mendapat PAD yang lumayan dari hasil perkebunan ini,” jelasnya.
Ketua Baperda DPRD Sulut, Marthen Tangkere mengatakan usulan payung hukum terhadap hasil perkebunan Bolmong ini sangat baik.
Jika ada hukum yang jelas, hasil perkebunan bisa memberi pemasukan yang besar. “Ini perlu pembicaraan lebih lanjut, kita akan tindak lanjuti,” jelasnya.
Feybi Makalalag
